Page 196 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 196
195
ekonomi) sehingga kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
meningkat. Selain itu, komponen norma yang dilakukan melalui putusan
pengadilan (sistem hukum) tidak dapat mendukung berfungsinya keluarga
dan pendidikan secara maksimal. Karena itu, semua sektor-sektor ekonomi
harus dikendalikan oleh hukum. Hukum menjadi alat pengendali sektor
ekonomi agar tidak terdistorsi oleh perilaku sosial yang dapat merusak peran
dan fungsinya dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan putusan
pengadilan, hukum harus mampu mendistribusikan secara merata hak-hak
ekonomi kepada setiap warga, itulah sebabnya sehingga dalam kaidah
hukum, termasuk kaidah hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
mereka yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
harus diberikan ganti kerugian yang dapat berupa denda (maksimal dan
minimal) bagi pelaku dan biaya restitusi yang diberikan pihak korban.
Pemberian ganti rugi dan restitusi kepada korban merupakan wujud dari
pemerataan ekonomi dan salah satu fungsi dari pranata ekonomi yang
dijalankan oleh hukum melalui putusan pengadilan. Hanya saja dari sekian
banyak putusan pengadilan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) tidak menjadi sarana preventif agar orang tidak terjerumus
dalam kejahatan perdagangan orang. Alasan utamanya menurut penulis
bahwa apa yang diputuskan oleh pengadilan berupa sanksi denda dan
restitusi tidak sebanding dengan apa yang diperoleh pelaku (trafficker) dan
korban (victims) ketika terlibat dalam praktik perdagangan orang. Sebagai
bahan perbandingan bahwa dari mafia kejahatan Tindak Pidana
