Page 198 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

197

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu di simpulkan

sebagai berikut :

1. Bahwa pengaturan perundang-undangan yang mengatur Tindak

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) baik mengenai rumusan

kriminalisasi perbuatan, pertanggung jawaban dan muatan sanksi

maksimal dan minimal (penjara dan denda) yang akan diterapkan

kepada pelaku kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

belum dapat menjadi dasar kriminologis peningkatan kualifikasi Tindak

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai kejahatan biasa menjadi

kejahatan luar biasa. Karena muatan substansi hukum dimaksud

hanya mencantumkan kualifikasi kejahatan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) sebagai kejahatan biasa (ordinary crime)

dan tidak menjangkau sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary

crime). Diperlukan kriminalisasi norma hukum baru melalui kebijakan

kriminal berdasarkan hasil analisis kriminologis.

2. Bahwa fakta sosial kejahatan perdagangan orang semakin meningkat

dan mencapai eskalasi yang memuncak dalam masyarakat yang

terdeteksi melalui statistik kriminal. Peningkatan eskalasi kejahatan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) membahayakan tatanan

sosial dalam bermasyarakat; menghancurkan sendi-sendi