Page 65 - LKPD ekonomi XI sem 1

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Bila nilai upah yang ditawarkan oleh
pengusaha dinilai tidak mencukupi kebutuhan oleh pekerja, maka pekerja tersebut akan
menolak pekerjaan yang ditawarkan.
2. Kebijakan Penentuan
Upah Kriteria yang paling umum digunakan dalam menentukan tingkat upah yaitu
berdasarkan ukuran kesetaraan berupa pembayaran yang sama bagi pekerjaan yang
sama, ukuran kebutuhan berupa biaya hidup, upah untuk hidup dan daya beli, kemudian
ukuran kontribusi berupa kemampuan membayar perusahaan dan produktivitas yang
dihasilkan oleh tenaga kerja. Selain itu, sistem pembayaran upah tergantung pada
kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja, hubungan pemberi kerja dan penerima
kerja serta upah minimum.
a. Permintaan dan penawaran tenaga kerja
Secara umum, tingkat upah bisa dianalisis dengan hukum penawaran dan
permintaan tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya,
tingkat upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya, caterius paribus. Di
Indonesia, jumlah pencari kerja begitu banyak. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa
pencari kerja adalah orang yang menawarkan jasa untuk bekerja, sedangkan
pemberi kerja adalah pihak yang meminta jasa dari pencari kerja. Karena
penawaran tenaga kerja begitu besar, sedangkan permintaanakan jasa pencari kerja
jauh lebih rendah dibandingkan penawarannya,tingkat upah pun menjadi turun.
Sebaliknya, jka permintaan akan mencari kerja lebih besar daripada penawaran
tenaga kerja, tingkat upah cenderung tinggi.
b. Kesepakatan Pemberi Kerja dan Penerimaan kerja
Dalam wawancara seleksi tenaga kerja, pemberi kerja dan pencari kerja lazimnya
melakukan tawar-menawar tentang jam kerja dan upahnya. Apabila
melimpahnya penawaran kerja maka memiliki posisi tawaran yang rendah dalam
kesepatan upah dan jam kerja. Sebaliknya apabila penawaran kerja sedikit maka
memiliki posisi tawaran yang tinggi dalam kesepatan
c. Upah Minimum
Sebelum tahun 2020, Indonesai menganut sistem pengupahan berdasarkan
kawasan (regionl). Artinya, untuk kawasan yang berbeda, upah minimum yang
harus diterima oleh pekerjajuga berbeda. Ini didasarkan pada perbedaan biaya hidup
pekerja di setiap daerah. Akan tetapi, penentuan upah berdasarkan kawasan
dirasakan masih belum cukup mewakili angka biaya hidup sebenarnya di tiap
daerah. Untuk itu, pemerintah melakukan perubahan peraturan tentang upah
minimum. Denga adanya peraturan pemerintah no 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom,
pemberlakukan upah minimum regional (UMR) berubah menjadi upah minimum
provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten atau kota.
3. Perbedaan Tingkat Upah
Faktor-faktor yang menentukan perbedaan upah adalah :
a. Perbedaan tingkat pendidikan, profesionalisme, keterampilan dan kecakapan serta
kemahiran dalam melakukan pekerjaan
b. Tinggi-rendahnya jabatan (terkait wewenang dan tanggung-jawab) seseorang
pekerja/buruh;