Page 66 - LKPD ekonomi XI sem 1
P. 66

c.  Aspek kewilayahan, seperti jauh-dekatnya lokasi atau tempat kerja
                           d.  Aspek kepribadian, terkait dengan tingkat kepercayaan dan kejujuran
                           e.  Banyak atau sedikitnya uji kompetensi dan sertifikasi kompeten-si yang dimiliki, atau
                              tinggi-rendahnya kualifikasi
                           f.  Pendidikan Perbedaan pengalaman kerja
                           g.  Jumlah keuntungan Perusahaan
                           h.  Besar kecilnya perusahaan
                           i.  Tingkat efisiensi dan manajemen perusahaan
                           j.  Keberadaan serikat pekerja
                           k.  Kelangkaan tenaga kerja dan resiko kerja
                       4.  Masalah Pengupahan
                           Masalah pengupahan terjadi antara lain
                           1)  Upah dibawah minimum
                              Prinsipnya, UU Ketenagakerjaan hadir untuk melindungi hak-hak pekerja. Salah satu
                              cara melindunginya adalah dengan menetapkan standar upah minimum yang berlaku di
                              tingkat provinsi  (UMP)  ataupun  kota/kabupaten  (UMK).  Penetapan  UMP  dan  UMK
                              diserahkan kepada pemerintah daerah.
                           2)  Penurunan upah.
                              Penurunan  upah  dalam  situasi  tertentu  tidak  bisa  terelakkan.  Misal  perusahaan
                              mengalami  penurunan  pendapatan  sehingga harus  melakukan  langkah penghematan
                              seperti menurunkan upah pekerja.
                           3)  Pemotongan upah.
                              Berbeda  dengan  penurunan,  pemotongan  upah  diatur  dalam  PP  Pengupahan.
                              Prinsipnya, pemotongan upah boleh dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk denda,
                              ganti rugi, dan/atau uang  muka  upah.  Teknis  pelaksanaan  pemotongan  merujuk
                              pada    peraturan    perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama  atau  perjanjian  Kerja.
                              Pemotongan  upah  sebagai  bentuk  denda  dapat  terjadi    jika    pekerja    dianggap
                              melanggar  ketentuan  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan, atau perjanjian
                              kerja bersama. PP Pengupahan menegaskan bahwa pemotongan upah hanya dibolehkan
                              maksimal 50 persen dari setiap pembayaran upah yang diterima oleh
                              pekerja.
                           4)  Pembayaran upah telat.
                              Prinsipnya,  perusahaan  harus  membayar  upah  pekerja  pada  waktu  yang  telah
                              disepakati  sebagaimana    tertuang    dalam    perjanjian    kerja.   Apabila    telat,    maka
                              konsekuensi  bagi perusahaan cukup serius yakni hukuman denda yang teknisnya diatur
                              secara detail dalam PP Pengupahan.
                           5)  Rendahnya tingkat upah atau pendapatan masyarakat.
                              Rendahnya tingkat upah ini disebabkan karena tingkat kemampuan manajemen yang
                              rendah sehingg menimbulkan berbagai macam pemborosan dana, sumber-sumber dan
                              waktu. Selain itu, penyebab rendahnya tingkat  upah karena rendahnya produktivitas
                              kerja. Produktivitas kerja karyawan rendah, sehingga pengusaha memberikan imbalan
                              dalam bentuk yang rendah
                              Juga.
                       5.  Sistem Upah yang Berlaku di Indonesia
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71