Page 7 - Majalah HUT 72 DISPSIAD
P. 7

telah  disahkan,  para  profesional  psikologi  pun
                                                                merasa perlu membentuk Undang-Undang tentang
                                                                Pendidikan dan Layanan Psikologi. Undang-Undang
                                                                tentang  Pendidikan  dan  Layanan  Psikologi  ini
                                                                tentunya tidak hanya digunakan sebagai bagi insan
                                                                psikologi, akan tetapi merupakan bentuk jaminan
                                                                kualitas  mutu  tenaga  psikologi  dalam  melakukan
                                                                layanan  praktik  psikologi  dan  perlindungan  bagi
                                                                pengguna layanan psikologi.


                                                                Dinas  Psikologi  Angkatan  Darat  (Dispsiad),  yang
                                                                beberapa personelnya merupakan anggota Asosiasi
                                                                Psikologi  Militer  (APMI),  sudah  dilibatkan  dalam
                                                                sejumlah  kegiatan  untuk  melakukan  pembahasan
                                                                Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pendidikan
                                                                dan Layanan Psikologi (RUU PLP). Bentuk dukungan
                                                                aktif Dispsiad yaitu dengan menghasilkan beberapa
                                                                saran  dan  masukan,  yang  diharapkan  dapat
                                                                difasilitasi  dalam  RUU  PLP.  Dengan  demikian,
                                                                RUU  PLP  yang  terbentuk  nantinya  dapat  menjadi
                                                                perlindungan  hukum  bagi  pengguna  layanan
                                                                psikologi dan para profesional di bidang psikologi,
                                                                tanpa  mengabaikan  batasan  dan  peranan  para
                                                                profesional  di  bidang  psikologi  yang  memiliki
                                                                kekhasan layanan psikologi di lingkup bidang tugas
                                                                masing-masing.  Dengan  adanya  Undang-Undang
                                                                tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi ini, akan
                                                                terdapat standar layanan praktik psikologi, standar
                                                                kompetensi  tenaga  psikologi,  serta  kepastian
                                                                hukum  bagi  semua  pihak  yang  terkait  dengan
                                                                pendidikan dan layanan psikologi, termasuk dalam
                                                                bidang psikologi militer.



                                                                Pemanfaatan Praktik Psikologi Militer
                                                                Pemanfaatan  bidang  ilmu  psikologi  sebagai  ilmu
                                                                pengetahuan  terapan  dalam  kehidupan  militer  di
                                                                Indonesia  sudah  dimulai  sejak  jaman  Belanda.
                 ntuk  mendukung  sumber  daya  manusia         Tentara  Belanda  telah  menggunakan  ilmu
                 Indonesia  yang  berkualitas,  perlu melibat-  psikologi dalam rangka penyaringan calon prajurit
          U kan  profesional  di bidang  psikologi  yang        KNIL.  Dispsiad  merupakan  kelanjutan  Leger
          bertanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan            Psychologiesche  Diens  (LPD)  dari  Dinas  Psikologi
          pendidikan  dan  layanan  psikologi.  Layanan         Tentara  KNIL  untuk  menyelenggarakan  seleksi
          psikologi  ini  pada  dasarnya  dilakukan  dalam      khususnya  Perwira.  Pada  tanggal  15  Juni  1950,
          rangka menolong individu dan/atau kelompok, yang      Mayor Kamhorst selaku Kepala LPD menyerahkan
          bertujuan  untuk  pencegahan,  pengembangan,  dan     jabatan kepada Letkol Dr. Soemantri Hardjoprakoso
          penyelesaian  masalah-masalah  psikologis.  Seperti   atas nama Staf Angkatan Darat. Pada tanggal inilah
          halnya profesi kedokteran yang memiliki organisasi    yang  diperingati  sebagai  hari  lahirnya  Dispsiad.
          profesi  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI),  para  insan   Kemudian  LPD  berubah  menjadi  LPT  (Lembaga
          psikologi  juga  memiliki  Himpunan  Psikologi        Psikotehnik Tentara) dan diserahkan kepada Kasad
          Indonesia (Himpsi) yang menjadi wadah berhimpun-      pada  tahun  1951  yang  berganti  nama  menjadi
          nya  profesional  psikologi.  Layaknya  bidang        L.PsiAD.  Pada  bulan  Desember  1958,  L.PsiAD
          keprofesian  lainnya,  seperti  Kedokteran,  Bidan,   ditingkatkan  menjadi  Pusat  Psykologi  Angkatan
          Arsitek,  Notaris,  ataupun  bidang  profesi  lainnya   Darat  (Puspsyad)  dan  akhirnya  pada  tanggal
          yang  telah  lebih  dulu  memiliki  payung  hukum     24 Oktober 1970 Puspsyad berganti nama menjadi
          berupa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  yang      Dispsiad hingga saat ini.

                                                                                            INFO DISPSIAD | Hal: 2
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12