Page 10 - Majalah HUT 72 DISPSIAD

4. Selanjutnya tahap pembahasan RUU tentang PLP ini diatur pula mengenai standar layanan, yang
Praktik layanan Psikologi yang dilakukan oleh memuat: a) standar sarana & prasarana, b) standar
pemerintah telah dilakukan dengan meng- pemeriksaan psikologis, c) standar penyimpanan
undang HIMPSI termasuk asosiasi/ikatan. . laporan hasil layanan dalam bentuk cetak dan/atau
digital, serta d) standar etika Psikologi Indonesia.
5. Saat ini, RUU tentang Praktik Psikologi diubah
menjadi Rancangan Undang-Undang Republik Pada praktiknya, pemberi layanan psikologi di
Indonesia tentang Pendidikan dan Layanan Indonesia juga menggunakan layanan psikolog
Psikologi (RUU PLP), sesuai hasil panitia kerja lulusan luar negeri dan psikolog warga negara asing.
uji publik pada tanggal 27 Mei 2022. Dalam RUU PLP ini juga diatur mengenai prosedur
serta ketentuan para psikolog tersebut, hingga
Rancangan Undang-Undang tentang ketentuan pemberian layanan psikologi dalam
Pendidikan dan Layanan Psikologi penanganan bencana.

Setelah melalui rangkaian proses penyusunan RUU Sebagai bentuk perlindungan hukum, dalam RUU
PLP, terbentuklah RUU PLP yang terdiri atas sepuluh PLP ini diatur mengenai hak dan kewajiban psikolog
(X) BAB dengan 42 Pasal. Pada RUU PLP dibahas dalam memberikan layanan psikologi. Tidak hanya
mengenai tujuan pengaturan penyelenggaraan . psikolog, hak dan kewajiban klien juga diatur dalam
pendidikan dan layanan Psikologi. Pendidikan RUU PLP ini, sehingga klien dapat memperoleh
Psikologi di sini terdiri atas pendidikan akademik layanan yang profesional berdasarkan standar
dan pendidikan profesi. Dalam RUU PLP dijelaskan layanan yang sudah ditetapkan.
mengenai latar pendidikan serta penyelenggara
masing-masing pendidikan psikologi tersebut. Untuk mengatur pelaksanaan pendidikan dan
RUU PLP juga membahas mengenai kurikulum dan layanan Psikologi serta menjaga kualitas layanannya,
uji kompetensi, serta kewajiban pengembangan maka dibentuk Organisasi Profesi yang diatur fungsi
sistem penjaminan mutu bagi perguruan tinggi tugas dan wewenangnya dalam RUU PLP ini.
penyelenggara pendidikan psikologi. Dalam RUU PLP diatur pula mengenai pembinaan
dan pengawasan terhadap Organisasi Profesi, yang
Layanan psikologi, dijelaskan dalam RUU PLP ini, bertujuan untuk: a) meningkatkan kualitas layanan
dilaksanakan oleh psikolog sesuai dengan psikologi kepada klien, b) perlindungan klien
kewenangannya. Psikolog yang terdiri atas psikolog dari layanan psikolog yang tidak sesuai standar
umum, psikolog spesialis, & psikolog subspesialis, layanan, c) meningkatkan kompetensi psikolog,
seluruhnya dijabarkan kewenangan sertaketentuan d) perlindungan psikolog, serta e) memberikan
pelayanannya dalam RUU PLP ini. Dalam RUU PLP informasi kepada masyarakat berkaitan dengan
ini dijelaskan juga mengenai jenis layanan yang layanan psikologi. Di samping itu, sejumlah sanksi
terdiri atas jasa psikologi & praktik psikologi, administratif yang mengikat juga dibahas terhadap
bentuk, dan kegiatan dari masing-masing jenis layanan Psikologi dijabarkan dalam RUU PLP ini
layanan psikologi tersebut. Untuk memastikan sebagai bentuk jaminan dari kualitas layanan
kualitas mutu layanan psikologi, maka pada RUU . Psikologi.

Hal: 5 |INFO DISPSIAD