Page 11 - Majalah HUT 72 DISPSIAD
P. 11
Info Dispsiad
Kedudukan Dispsiad dihadapkan dengan RUU praktik psikologi dalam lingkup organisasi
tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi militer (terutama dalam bidang intelijen dan
operasi). Hal ini dikarenakan penugasan
Dengan terbentuknya RUU PLP, berikut kedudukan; personel psikologi yang berada dalam
peran, tugas dan fungsi; kekhasan psikologi di lingkungan organisasi militer sepenuhnya
lingkungan militer serta batas kewenangan Dispsiad:
merupakan kewenangan dari komandan
satuannya, khususnya dalam melaksanakan
1. Kedudukan. Bagian Kedua, Registrasi Ulang
tugas-tugas khusus kemiliteran yang
Pasal 16 ayat (3) dalam RUU PLP, berbunyi,
“Menteri melakukan pengawasan terhadap dituangkan dalam surat perintah.
penyelenggaraan asesmen sebagaimana 4. Batas Kewenangan
dimaksud pada ayat (1). Sedangkan Dispsiad
sebagai lembaga pelaksana fungsi psikologi di BAB V Organisasi Profesi. Pasal 33 berkaitan
lingkungan TNI AD berada dalam pembinaan dengan wewenang organisasi profesi,
Kasad di bawah Kementerian Pertahanan. diharapkan:
Terkait standarisasi kompetensi psikologi, a. Wewenang organisasi profesi tidak
personel Dispsiad dapat mengacu kepada bertentangan dengan pelaksanaan
organisasi profesi, namun dalam pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi Dispsiad
tugas berpedoman pada tugas pokok TNI. sebagai organisasi penyelenggara
Dengan demikian, Dispsiad merupakan negara.
lembaga militer sekaligus sebagai lembaga
profesi psikologi. b. Wewenang organisasi profesi yang
terlalu luas dalam mengikat praktik
2. Peran, Tugas, dan Fungsi. Dispsiad sebagai pelayanan psikologi berpotensi
salah satu lembaga penyelenggara negara bertentangan dengan tugas pokok
dalam lingkup psikologi militer pelaksanaan Dispsiad sebagai lembaga militer,
tugasnya diatur dalam UU TNI No. 34 tahun terutama di bidang operasi dan
2004 tentang TNI, sehingga penerapan intelijen.
layanan psikologi yang diatur dalam RUU PLP
diharapkan dapat mengakomodir kepentingan Dengan mempertimbangkan kedudukan, peran,
lembaga psikologi militer. Diharapkan peran, tugas, fungsi, dan kekhasan layanan psikologi di
tugas dan fungsi kekhususan organisasi lingkungan militer, serta batas kewenangan,
militer dapat diakomodir dalam penjelasan diharapkan ke depan Undang-Undang tentang
pasal 23 ayat (1) “Kewenangan psikolog Pendidikan dan Layanan Psikologi ini dapat
umum, psikolog spesialis, dan psikolog menjamin pengakuan insan profesional psikologi,
subspesialis disusun oleh Pemerintah Pusat mutu praktik psikologi, meningkatkan kesejahtera-
setelah berkoordinasi dengan penyelenggara an psikologis masyarakat, dan dapat memberikan
pendidikan tinggi Psikologi dan induk perlindungan serta kepastian hukum bagi semua
organisasi profesi himpunan psikologi”. pihak yang terkait dengan pendidikan dan layanan
Organisasi profesi psikologi tidak sepenuhnya psikologi, termasuk di dalamnya bidang psikologi
memiliki kewenangan untuk menetapkan militer. Ke depan tentunya sangat penting adanya
layanan praktik psikologi yang dilakukan keseragaman tentang Pendidikan dan Layanan
dalam organisasi militer.
Psikologi ini, melalui disahkannya RUU ini. Hal ini
terutama berkaitan dengan adanya kepastian dan
3. Kekhasan Pelayanan Psikologi di Lingkungan perlindungan hukum kepada semua pihak yang
Militer. Pasal 26 ayat (3) berbunyi Standar terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan
Layanan sebagaimana yang dimaksud pada layanan Psikologi. Akan tetapi, perlu diperhatikan
ayat (2) disusun oleh induk organisasi profesi juga mengenai hal yang berkaitan dengan bidang
himpunan Psikologi dan ditetapkan oleh tugas Dispsiad dengan kekhasan layanan
Pemerintah Pusat. Himpsi merupakan psikologi dalam bidang psikologi militer.
organisasi profesi yang diakui oleh UU tentang
Pendidikan dan Layanan Psikologi untuk
mengawasi dan mengatur pendidikan dan DISPSIAD
layanan psikologi di Indonesia. Dihadapkan BEKERJA PROFESIONAL,
dengan karakteristik penugasan di lingkungan SEJAHTERA BERSAMA
militer, diharapkan Himpsi tidak sepenuhnya
membatasi kegiatan penerapan ilmu dan
INFO DISPSIAD | Hal: 6
