Page 8 - Majalah HUT 72 DISPSIAD

Pada dasarnya, peran psikologi di lingkungan
Angkatan Darat sudah mulai berkembang bahkan
sebelum lahirnya Dispsiad. Pada tahun 1950
ada dua puluh eks pelajar Jawa Tengah yang
ditugasbelajarkan di bidang psikologi ke negeri
Belanda. Meski demikian, kebutuhan personel yang
berkualikasi psikologi dirasakan belum tercukupi.
Atas Prakarsa Kepala Puspsyad beserta staf ahlinya
bekerjasama dengan Prof. Sadaridjun (Rektor PTPG/
UPI), Drs. Gerungan, Drs. Mulur dengan bantuan
Prof. Dr. Moestopo (Purek 3 Unpad) dan
Kol. Dr. Soemantri Hardjoprakoso (Sekjen PDK)
membicarakan pendirian Fakultas Psikologi Unpad
atas restu Menpangad, pada saat itu dijabat oleh
Mayjen TNI Achmad Yani, dan Menteri PDK,
sehingga pada tanggal 2 September 1961 terwujud
Fakultas Psikologi Unpad.

Seiring dengan peran psikologi yang semakin
meluas dengan komunitas psikologi yang semakin
membesar, maka beberapa komunitas psikologi
pun mulai menyampaikan aspirasinya untuk
membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan
dan Layanan Psikologi, sebagai payung hukum
yang melindungi profesionalisme insan psikologi,
sekaligus pengguna layanan psikologi.

Disusunnya RUU PLP ini bertujuan untuk mengatur
penyelenggaraan Pendidikan dan Layanan Psikologi.
Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan dan
Layanan Psikologi ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan
Layanan Psikologi.
2. Meningkatkan daya saing sumber daya
manusia dan kesejahteraan psikologis
masyarakat.
3. Memberikan perlindungan dan kepastian
hukum kepada Psikolog, Klien (setiap orang
dan/atau Lembaga yang menerima Layanan
Psikologi), dan masyarakat.
Proses Pengesahan RUU PLP
Dalam Rancangan Undang-Undang PLP ini diatur Upaya pengesahan RUU PLP telah melalui proses
mengenai penyelenggaraan pendidikan dan layanan legislasi melalui tahapan yang sudah ditetapkan oleh
Psikologi, kelembagaan yang menyelenggaraan peraturan perundang-undangan. RUU PLP berproses
pendidikan dan layanan Psikologi, hingga sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu
administratif yang bersifat mengikat. Terkait hal berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah
tersebut, pengaturan mengenai pendidikan dan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pem-
layanan psikologi saat ini masih tersebar dalam bentukan Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa
berbagai peraturan perundang-undangan yang proses yang sudah dilalui, adalah:
ada dan belum diatur dalam satu Undang-Undang
tersendiri. Berdasarkan pertimbangan pentingnya 1. Pada tanggal 6 Maret 2019, Pengurus Pusat (PP)
pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan HIMPSI melakukan audiensi dengan Badan
layanan psikologi, kelembagaan yang menyeleng- Legislasi DPR RI untuk mewujudkan Psikologi
garakannya, dan sanksi administratifnya, maka Indonesia mempunyai pengakuan dengan
perlu membentuk Undang-Undang tentang Undang-Undang, yang sudah diimpikan sejak
Pendidikan dan Layanan Psikologi. lama.

Hal: 3 |INFO DISPSIAD