Page 613 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP

Modul Ajar Kurikulum Merdeka

kekosongan kekuasaan, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa
untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, kemerdekaan Indonesia
diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi
kemerdekaan, tepatnya 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Dalam sidang
inilah, peristiwa penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta terjadi. Mohammad
Hatta adalah salah satu tokoh penting di balik ide penghapusan tujuh kata tersebut.
Alasannya, sejumlah pihak “keberatan” dengan adanya tujuh kata tersebut sehingga
berpotensi terjadi perpecahan. Diskusi dan lobilobi dilakukan kepada sejumlah tokoh
yang selama ini mengusulkan Indonesia berasaskan Islam, seperti Ki Bagus
Hadikusumo dan K.H.A. Wachid Hasjim. Para tokoh Islam itu pun berbesar hati dan
mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa. Mereka akhirnya
sepakat dengan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut

Moh. Hatta
Menurut Moh. Hatta, Pancasila sebenarnya tersusun atas dua dasar. Pertama,
berkaitan dengan moral, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, berkaitan
dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi
kerakyatan, dan keadilan sosial. Ketuhanan, menurut Hatta, menjadi dasar yang
memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan segala yang
baik bagi rakyat dan masyarakat. Kemanusiaan menegaskan pentingnya
perbuatan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga ia menjunjung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Persatuan Indonesia menegaskan sifat negara
Indonesia sebagai Negara nasional yang satu, tidak terbagi-bagi ke dalam ideologi,
golongan, dan kelompok tertentu. Dasar kerakyatan menegaskan bahwa bersendi
demokrasi dan dibatasi oleh konstitusi. Dengan bersendi demokrasi, maka dalam
negara kesatuan, kekuatan terbesar ada pada rakyat. Di sini, rakyat mendapatkan
haknya untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga-lembaga demokrasi.
Hatta menolak demokrasi yang bertumpu pada kepentingan feodal, ataupun
kepentingan satu golongan yang menindas golongan lain. Demokrasi politik saja,
tidak melaksanakan persamaan dan persaudaraan, sehingga ia juga harus
ditopang dengan demokrasi ekonomi. Cita-cita demokrasi Indonesia adalah
demokrasi sosial yang meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib
manusia. Cita-cita keadilan sosial harus dijadikan program untuk dilaksanakan
dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber demokrasi sosial
Indonesia adalah paham sosialisme Barat, sebagai dasar perikemanusiaan; ajaran
Islam sebagai dasar menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat
serta persaudaraan antarmanusia sebagai mahkuk Tuhan; masyarakat Indonesia
berdasarkan kolektivisme menjadi dasar tolong menolong dan gotong royong. apa
yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemauan, kehendak, dan aspirasi
rakyat. Dasar keadilan sosial merupakan pedoman dan tujuan bagi adanya
Indonesia. Hatta menolak gagasan negara integralistik atau negara totaliter,
sebagaimana yang diusulkan oleh Soepomo. Menurut Hatta, Negara integralistik
memberikan peluang dan legitimasi terhadap adanya kekuasaan mutlak negara,
karena negara dan rakyat menjadi satu, tidak terpisahkan. Hatta lebih setuju
dengan negara kesatuan yang tidak terpisahkan

3 Glosarium
Asas dasar: sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat.
BPUPK: singkatan dari kata Badan Penyelidik Usaha usaha Persiapan Kemerdekaan.
Mukadimah/pendahuluan: kata pengantar UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI: panitia yang bertugas untuk
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Panitia Sembilan: panitia yang beranggotakan sembilan orang yang bertugas
merumuskan dasar negara Indonesia.

Pendidikan Pancasila Fase F Kelas XII