Page 634 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP

Modul Ajar Kurikulum Merdeka

6) Daerah memperoleh hak otonomi
d. Pelaksanaan demokrasi pada periode 5-7-1959 s.d. 19-10-1999
1) Kebebasan berbicara dibatasi
2) Lembaga negara hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah

2. Alasan amandemen UUD 1945
1) Alasan historis. Sejak semula, UUD 1945 dibuat oleh para pendiri bangsa sebagai UUD yang
bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa.
2) Alasan ilosois. Dalam UUD 1945 terdapat berbagai gagasan yang saling bertentangan, yaitu
antara paham kedaulatan rakyat dan paham integralistik, antara negara hukum dan paham negara
kekuasaan.
3) Alasan teoritis. Dari padangan teori konstitusi, keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada
hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang.
3. Jika sidang MPR untuk mengadakan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak
memenuhi kuorum, berdasarkan Pasal 109 Peraturan MPR No. 1 Tahun 2019 tentang
Tata Tertib MPR RI dinyatakan sebagai berikut:
Pasal 109
(1) Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dihadiri oleh paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota MPR.
(2) Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memutuskan pengubahan
pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan
sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota.
(3) Jika usulan tersebut tidak mendapat persetujuan pada Sidang Paripurna MPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan
yang sama.
(4) Usulan pengubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tidak dapat diajukan dalam 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan MPR.

4. Hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945:
a. ditegaskannya demokrasi konstitusional dan negara hukum;
b. kesetaraan antarlembaga negara dengan sistem pemisahan kekuasaan dan check and balances;
c. restukturisasi dan refungsionalisasi kelembagaan negara serta dihapuskannya sistem mandataris
MPR;
d. pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari tangan Presiden ke tangan DPR;
e. sistem pemerintahan presidensial dengan pemilihan Presiden langsung
oleh rakyat;
f. lembaga perwakilan yang unik terdiri dari DPR dan DPD serta MPR yang terdiri dari anggota
DPR dan Anggota DPD;
g. kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
h. peran partai politik dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, serta Presiden
dan Wakil Presiden;
i. penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap
5 (lima) tahun sekali oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri;
j. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat;
k. NKRI negara kepulauan yang berciri nusantara;
l. perluasan jaminan hak asasi manusia;
m. pemisahan TNI dengan Kepolisian Negara RI;
n. anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD;
o. demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, eisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional;
p. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
Pendidikan Pancasila Fase F Kelas XII