Page 30 - E-Modul Ekonomi
P. 30

C.  Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)
                  C. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)


















                                                     Gambar 4 Logo BPR

                  Menurut Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank

               Perkreditan  Rakyat  adalah  bank  yang  menerima  simpanan  hanya  dalam  bentuk  deposito
               berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

                  BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan
               prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

               Usaha  BPR  adalah  menghimpun  dana  dalam  bentuk  tabungan  dan  deposito,  serta

               menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit). Dalam menjalankan usahanya, BPR tidak
               diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk giro, menjalankan usaha perasuransian dan

               mengikuti  kliring.  Khusus  untuk  melakukan  transaksi  valuta  asing,  tidak  semua  BPR  bisa
               melakukannya,  kecuali  BPR  yang  sudah  memiliki  ijin  usaha  money  changer  dari  Bank

               Indonesia. Contoh BPR diantaranya BPR Karya jatnika Sedaya, BPR Eka Bumi Artha dan BPR

               Sri Artha Lestari.

                 1. Tujuan BPR

                  Secara umum cara tugas Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum hampir sama,
               namun tetap ada perbedaannya. Scope yang boleh dilakukan Bank Perkreditan Rakyat lebih

               sedikit dibandingkan dengan bank umum dalam menyediakan pelayanan untuk nasabah .

               Berikut beberapa tugasnya :
                   a.  Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka, tabungan atau

                       bentuk lainnya.
                   b.  Memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

                   c.  Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan
                       ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

                   d.  Menempatkan dana dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, atau jenis

                       tabungan lain.


                                                                                                       25
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35