Page 43 - E-Modul Ekonomi
P. 43

2)  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

                        Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik penanaman
                  modal  dalam  negeri  (PMDN)  maupun  penanaman  modal  asing  (PMA)  haruslah

                  memperoleh izin dari BKPM terlebih dahulu. Izin akan diberikan BKPM setelah memenuhi
                  berbagai persyaratan yang ditetapkan bagi perusahaan yang hendak melakukan go public.

                  Izin penanaman modal harus dikeluarkan BKPM yang memuat antara lain:

                       a)  Komposisi dan Jumlah dana Investasi
                       b)  Besarnya modal dasar Perusahaan

                       c)  Batas waktu penyetoran modal
                       d)  Komposisi pemegang saham

                  3)  Departemen Teknis

                     Pemberian izin usaha tergantung dari bidang usahanya masing-masing. setiap bidang
                  usaha  izinnya  akan  dikeluarkan  oleh  departemen  yang  membawahinya.  Sebagai  contoh

                  untuk  usaha  pertambangan,  maka  izin  usahanya  harus  dikeluarkan  oleh  Departemen
                  Pertambangan  dan  Energi,  adapun  izin  usaha  yang  dikeluarkan  oleh  departemen  untuk

                  bidang usahanya adalah sebagai berikut:
                       a)  Izin usaha bidang keuangan dan perbankan dari departemen keuangan melalui bank

                          Indonesia

                       b)  Izin usaha bidang pengangkutan dari departemen perhubungan.
                       c)  Izin usaha bidang perdagangan dari departemen perindustrian dan perdagangan

                       d)  Izin usaha bidang perkebunan, dan peternakan dari departemen pertanian
                       e)  Izin usaha bidang industri dari departemen perindustrian dan perdagangan

                       f)  Izin usaha bidang pariwisata dari departemen pos dan telekomunikasi

                  4)  Departemen Kehakiman
                        Sebelum  mendirikan  perusahaan  berbentuk  perseroan  terbatas,  anggaran  dasar

                      perusahaan  harus  mendapatkan  pengesahan  dari  departemen  kehakiman.  Anggaran
                      dasar ini dibuat di hadapan notaris, kemudian didaftarkan di pengadilan negeri setempat,

                      untuk  selanjutnya  disahkan  oleh  departemen  kehakiman  dan  diumumkan  dalam

                      lembaran  berita  negara.  Tugas  departemen  kehakiman  adalah  menyetujui  anggaran
                      dasar perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang relevan:

                       a)  Jumlah Modal dan Komposisinya
                       b)  Jumlah modal yang telah disetorkan

                       c)  Susunan dewan direksi
                       d)  Jumlah dewan komisaris dan wewenang masing-masing


                                                                                                       38
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48