Page 13 - BAHAN AJAR PPH 21 KD 3.5
P. 13
5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
6. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah,
merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada poin 2.
h
Kode objek pajak PPh 21 adalah kode yang dibutuhkan saat wajib pajak melakukan pengisian SPT. Kode objek
pajak PPh 21 dibuat untuk membedakan masing-masing objek pajak dalam PPh pasal 21.
a. Klasifikasi kode objek PPh pasal 21 dapat dilihat berdasarkan subjek pemotongnya, yang dibedakan
menjadi dua, yaitu:
Sektor swasta (WP Badan Non Bendaharawan Pemerintah) yang menerbitkan Formulir 1721 A1
untuk memotong PPh 21 karyawannya (Pegawai Swasta).
Sektor pemerintahan (Bendaharawan Pemerintah) yang menerbitkan Formulir 1721 A2 untuk
memotong PPh 21 karyawannya (Pegawai Negeri Sipil).
Objek Pajak PPh Pasal 21 Kode Objek Pajak
Formulir 1721 A1 (Dipotong 21-100-01 Pegawai Tetap
oleh WP Badan Non
Bendaharawan Pemerintah – 21-100-02 Penerima Pensiun secara teratur
Pegawai Swasta)
21-100-01 Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia atau
Pejabat Negara
21-100-02 Penerima Pensiun yang menerima penghasilan
secara teratur
21-100-03 Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
21-100-04 Distributor Multi Level Marketing (MLM)
21-100-05 Petugas Dinas Luar Asuransi
Objek PPh Pasal 21 Formulir 21-100-06 Penjaja Barang Dagangan
1721 A2 (Dipotong oleh WP 21-100-07 Tenaga Ahli
Bendaharawan Pemerintah – 21-100-08 Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang
Pegawai Negeri Sipil) Bersifat Berkesinambungan
21-100-09 Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang
Tidak Bersifat Berkesinambungan
21-100-10 Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas
yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
21-100-11 Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi,
Tantiem, Bonus atau Imbalan
21-100-12 Pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun
21-100-13 Peserta Kegiatan yang menerima imbalan
8
