Page 16 - BAHAN AJAR PPH 21 KD 3.5

Ketentuan lain mengenai PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah meliputi:

1. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah) harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat
pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan

PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
2. Dikecualikan dari diberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dalam hal penghasilan yang

diterima Pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPh Pasal 21 telah

ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai dari Pemberi Kerja tidak
diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

4. Dalam hal Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah menyampaikan SPT
Tahunan orang pribadi Tahun Pajak 2021 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan

pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah tidak dapat dikembalikan.

1. Biaya jabatan atau biaya pensiun.
1) Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar

5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan adalah sebesar Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan .

2) Biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimum yang diperkenankan Rp. 2.400.000,-

(dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2016 pada tanggal
22 Juni 2016 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP

ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Dikecualikan dari ketentuan, besarnya
PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender

ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan menjadi:

Keterangan PTKP Per Tahun PTKP Per Bulan

Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp 54.000.000 Rp 4.500.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 4.500.000 Rp 375.000

Tambahan untuk setiap anggota keluarga Rp 4.500.000 Rp 375.000
sedarah dan keluarga semenda dalam garis

keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga)
orang untuk setiap keluarga

11