Page 15 - BAHAN AJAR PPH 21 KD 3.5

h

Insentif yang diberikan oleh Pemerintah

terhadap PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak yang
INFORMASI PENDUKUNG
terdampak Pandemi COVID-19 adalah
Terdapat perubahan peraturan
penghasilan yang diterima Pegawai wajib terbaru terkait pemberian insentif
PPh Pasal 21 Ditanggung
dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemerintah (DTP) untuk Wajib Pajak
yang terdampak pandemi COVID-19
Pemberi Kerja. Bagi Wajib Pajak yang pada Peraturan Menteri Keuangan
terdampak Pandemi COVID-19, PPh Pasal 21 RI Nomor 9/PMK.03/2020. Perlu
diingat, bahwa peraturan tersebut
ditanggung oleh Pemerintah atas penghasilan merupakan perubahan bukan
mencabut Peraturan Menteri
yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu. Keuangan RI No. 110/PMK.03/2020.

Kriteria Pegawai yang PPh Pasal 21

ditanggung oleh Pemerintah meliputi:
1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
a) memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif PPh Pasal 21

Ditanggung Pemerintah (DTP) tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
9/PMK.03/2021 (1189 bidang industri tertentu);

b) telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau

c) telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau
izin PDKB.

2. Memiliki NPWP.
3. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat

tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Persyaratan Klasifikasi Lapangan Usaha bagi Pemberi Kerja untuk mendapatkan Insentif PPh Pasal 21

harus sesuai dengan yang tercantum dalam:
1. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 atau pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 yang

telah dilaporkan, bagi Pemberi Kerja yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun
Pajak 2019 dalam hal kode Klasifikasi Lapangan Usaha sama dengan data yang terdapat dalam

administrasi perpajakan (masterfile); atau

2. Data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile) bagi:
1) Pemberi Kerja yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019

namun:
a. tidak menuliskan kode Klasifikasi Lapangan Usaha pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak

2019; atau
b. salah mencantumkan kode Klasifikasi Lapangan Usaha pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak

2019;

2) Wajib Pajak Berstatus Pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT
Tahunan PPh Tahun Pajak 2019; atau

3) Instansi Pemerintah.

10