Page 19 - BAHAN AJAR PPH 21 KD 3.5
P. 19
d) Apabila penghasilan melebihi Rp10.200.000 dalam 1 bulan maka PPh pasal 21 = (disetahunkan
– PTKP) /12.
3. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai
Penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak
Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun
dari Pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau
permintaan dari pemberi penghasilan. Pemotongan PPh Pasal 21 untuk golongan Wajib Pajak bukan
pegawai, dibedakan berdasarkan sifat penghasilannya, yakni penghasilan yang berkesinambungan
dan penghasilan yang tidak berkesinambungan.
a) Penghasilan yang berkesinambungan
1) Bagi Wajib Pajak yang bukan pegawai yang memenuhi syarat:
1. menerima penghasilan berkesinambungan dan telah memiliki NPWP. Yang dimaksud
dengan “bersifat berkesinambungan” adalah pembayaran yang dilakukan secara
bulanan atau berkala lebih dari satu kali pembayaran yang sesuai dengan maksud
perikatan/pemberian kerja.
2. hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan
pemotong PPh Pasal 21, serta tidak memperoleh penghasilan lain.
PPh Pasal 21 yang dikenakan adalah:
2) Bagi Wajib Pajak bukan pegawai yang tidak memenuhi dua syarat diatas:
Catatan: Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih
tinggi 20 persen daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.
b) Penghasilan yang tidak berkesinambungan
Yang dimaksud dengan penghasilan tidak berkesinambungan yakni honorarium, uang saku,
hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentukapapun, komisi, dan pembayaran lain
dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak
atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang
diberikan.
4. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Peserta Kegiatan
Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibar dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk
mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga atau
kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya
dalam kegiatan tersebut.
PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh
14
