Page 14 - Modul_E-Cipta

1. Landasan Hukum pengelolaan lahan basah di Indonesia
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengelolaan lahan
basah di Indonesia, salah satunya adalah dengan menetapkan beragam landasan
hukum dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan/atau
keputusan presiden sebagai sarana untuk melakukan pengelolaan lahan basah. Pada
tabel di bawah ini disajikan berbagai landasan hukum yang terkait langsung dengan 13
pengelolaan lahan basah.
Tabel 1. Landasan hukum pengelolaan lahan basah di Indonesia
No Landasan Hukum Keterangan
1 UU Dasar 1945 Ayat (3) menekankan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang
Pasal 33 Ayat (3) terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan
ayat (3) dan ayat sebesarnya-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat (4)
(4) menekankan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan
antara lain berdasarkan atas prinsip keberlanjutan dan
berwawasan lingkungan
2 UU No. 25 Tahun Menekankan pentingnya mempertimbangkan keadilan antar
2000 tentang Prog- generasi dalam pembangunan . Mengatur rencana pengelolaan

ram. Pembangunan berbagai ekosistem, termasuk ekosistem- ekosistem lahan
Nasional(PROPENA
S) 2000-2005
basah.
3 UU No. 41 Tahun Mengatur hal-hal yang berkenaan dengan resapan air,
1999 tentang Kehu- pembentukan wilayah pengelolaan, wilayah perlindungan dan
tanan konservasi berdasarkan keberadaan lahan basah di kawasan
hutan.
4 UU No. 23 Tahun Antara lain berisi tentang asas, tujuan dan sasaran; hak,

1997 tentang Pe- kewajiban, dan peran masyarakat; wewenang pemerintah; upaya

ngelolaan pelestarian fungsi; serta tata-cara penyeselesaian sengketa dan
Lingkungan Hidup penyidikan kasus-kasus mengenai pengelolaan lingkungan
hidup.
5 PP No. 4 Tahun Antara lain berisi tentang kriteria baku kerusakan lingkungan
2001 tentang hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan; baku mutu
Pengendalian pencemaran; tata yang berkaitan dengan kebakaran hutan; baku
Kerusakan dan atau mutu pencemaran; tata yang berkaitan dengan kebakaran hutan;

Pencemaran Ling- baku mutu pencemaran; tata yang berkaitan dengan kebakaran

kungan Hidup yang hutan; baku mutu pencemaran; tata administrasi; ganti rugi;
Berkaitan dengan serta ketentuan pidana. Pada peraturan ini telah diatur batas-
Kebakaran Hutan dan batas kewenangan pemerintah pusat dan daerah
atau Lahan