Page 16 - Modul_E-Cipta

Secara umum kelemahan/kekurangan yang ada saat ini, yang terkait
dengan sistem kelembagaan pengelolaan lahan basah adalah:
1. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan
dalam pengelolaan sumberdaya lahan basah secara berkelanjutan.
2. Kurangnya pemahaman diantara para pemangku kepentingan mengenai
pentingnya strategi dan rencana terpadu pengelolaan sumberdaya lahan basah
secara bijaksana (wise use), antara lain melalui penerapan UU No. 24 Tahun 1992
tentang Tata Ruang.
3. Kurangnya tenaga perencana dan ilmuwan sumberdaya alam di daerah yang 15
dapat memberikan masukan penting dalam perencanaaan tata ruang propinsi
dan/atau kabupaten/kota, misalnya dengan menyiapkan pangkalan data
mengenai sumberdaya alam.
4. Kurangnya koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam rangka
menjalankan perencanaan dan kegiatan-kegiatan pembangunan di lahan basah,
akibatnya timbul tumpang tindih kepentingan yang menjurus kepada
rusak/hilangnya lahan basah di Indonesia.