Page 9 - LAKIP Semester I 2020

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASIIA BAUBAU LAKIP SEMESTER I
TAHUN 2021

SUB PERMASALAHAN 2021 CAPAIAN TAHUN 2021
ORGANISASI
Kesatuan - Kurangnya Sumber daya manusia - Tercapainya situasi dan kondisi
Pengamanan dalam hal ini pegawai yang Lembaga Pemasyarakatan
Lapas berimbas pada sedikitnya pegawai yang tertib dan aman
yang ditempatkan pada petugas - Tercapainya pemeriksaan
regu jaga sehingga sangat tidak terhadap pelanggaran
berimbang dengan jumlah
penghuni lembaga Keamanan sesuai standar
pemasyarakatan - Tercapainya laporan harian dan
- Kurangnya sarana pengamaan berita acara pelaksanaan
seperti borgol,alat deteksi pengamanan dalam dan luar
narkoba,x ray dan lain-lain dalam Lemabaga Pemasyarakatan
kegiatan pengamanan daan
pelasanan tugas dan fungsi
pengamanan.
- Kurangnya kegiatan pelatihan
bagi petugas penjagaan dan staf
KPLP dalam penggunaan sarana
dan sistim pengamanan
pemasyarakatan.

G. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2021 ini adalah untuk
melaporkan kinerja Lembaga PemasyarakatanKelas IIA Baubau dalam pencapaian target

kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Kementerian
Hukum dan HAM RI Tahun 2015-2021. Adapun tujuannya adalah untuk : (1)

penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, (2)

penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang, (3) penyempurnaan
pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta (4) penyempurnaan

berbagai kebijakan yang diperlukan.
Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi

utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada

seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan

dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.
H. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau Semester I Tahun
2021 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

8.