Page 13 - LAKIP Semester I 2020

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASIIA BAUBAU LAKIP SEMESTER I
TAHUN 2021

a. Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka memperkuat Nawacita ke-4, Pemerintah telah menetapkan sasaran
pembangunan bidang hukum yang akan dicapai dalam tahun 2015-2021 adalah

meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak
pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien dan efektif,

transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung

oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas; terwujudnya
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara dan

menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektifitas pencegahan dan
pemberantasan korupsi. Sejalan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia adalah :

“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”

Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum di Negara Indonesia tetap terjaga
integritasnya, kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan,

hukum tidak boleh saling bertentangan, mengikat masyarakatnya dan mengarahkan
masyarakat berprilaku positif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

 Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diwujudkan melalui 4 misi yaitu :

 Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan
nasional.

 Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan
publik.

 Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan
pertumbuhan ekonomi nasional.

 Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia
yang berkelanjutan.

c. Tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

 Tujuan yang ingin dicapai dari 4 (empat) misi adalah :

 Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan
nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang
akurat, terkini, dan terharmonisasi.

12.