Page 17 - LAKIP Semester I 2020
P. 17

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASIIA BAUBAU               LAKIP SEMESTER I
                                                                                       TAHUN 2021



          5.  Meningkatnya pelayanan   Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar   70 %   75 %   80 %   90 %   90 %   90 %
             Keamanan dan ketertiban di
             wilayah sesuai standar    Persentase pencegahan gangguan keamanan dan   70 %   75 %   80 %   90 %   90 %   90 %
                                       pemeliharaan keamanan sesuai standar
                                       Persentase ganguan Keamanan yang di tindak dan   70 %   75 %   80 %   90 %   90 %   90 %
                                       ditanggulangi sesuai standar
          6.  Layanan Dukungan Manajemen   Jumlah layanan internal perkantoran
                                                                                   1     1     1    1     1    1
                                                                                 Layanan   Layanan   Layanan   Layanan   Layanan   Layanan

               PERJANJIAN KINERJA
                            Nilai prosentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel

                    sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun

                    anggaran  berjalan.  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Baubau telah  membuat  suatu
                    perjanjian kinerja pada awal Januari 2021.

                            Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan

                    dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggung
                    jawab/  kinerja  pihak  yang  memberikan  amanah/  tanggung  jawab/  kinerja.  Dengan

                    demikian, perjajian kinerja ini merupakan suatu  janji kinerja yang akan diwujudkan oleh
                    seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

                            Perjanjian  kinerja  ini  menggambarkan  capaian  kinerja  yang  akan  diwujudkan
                    oleh  suatu  instansi  pemeritah/unit  kerja  dalam  suatu  tahun  tertentu  dengan

                    mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam

                    penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :
                     Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem

                      Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
                     Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi

                      Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Perjanjian
                      Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.























                                                                                                       16.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22