Page 12 - LAKIP Semester I 2020

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASIIA BAUBAU LAKIP SEMESTER I
TAHUN 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI TAHUN 2015-2021

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM RI telah
menyusun Rencana Strategis tahun 2015-2021 yang merupakan penjabaran visi dan misi

Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program,
kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana

Kinerja Tahunan untuk periode satu tahun.

Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program
kerja. Perencanaan Strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan

dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 – 2021.

Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

VISI, MISI, NILAI, TUJUAN DAN SASARAN
Sesuai dengan Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

7 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Tahun 2015-2021 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri
Hukum dan HAM R.I No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum

dan HAM R.I. Nomor 7 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2015-2021 , ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari kementerian

Hukum dan HAM adalah merupakan visi, misi dan tujuan yang harus dipedomani oleh

Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM, serta Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis. Adapun visi, Misi, dan

Tujuannya adalah sebagai berikut:

11.