Page 10 - LAKIP Semester I 2020
P. 10

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASIIA BAUBAU               LAKIP SEMESTER I
                                                                                       TAHUN 2021


                   2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

                       Nasional,
                   3.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

                       Instansi Pemerintah,
                   4.  Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja

                       Instansi Pemerintah,

                   5.  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  PER  /  09  /
                       M.PAN /  5 / 2007 tentang Pedoman Umum  Penetapan  Indikator Kinerja Utama di

                       Lingkungan Instansi Pemerintah,
                   6.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  28

                       Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum

                       dan Hak Asasi Manusia,
                   7.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

                       53  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan
                       Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

                   8.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  9
                       Tahun  2016  tentang  Perubahan  Rencana  Strategis  Kementerian  Hukum  dan  Hak

                       Asasi Manusia Tahun 2015 – 2021.

               I.  SISTEMATIKA LAPORAN
                            Sistematika penyajian  Laporan  Kinerja   Lapas  Kelas  IIA  Baubau  dapat kami

                    uraikan sebagai berikut :
                   1.  Bab I Pendahuluan

                      Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, penjelasan umum organisasi

                      seperti selayang pandang, kondisi sumber daya manusia, tugas dan fungsi organisasi,
                      struktur  organisasi,  unit  pelaksana  teknis,  permasalahan  dan  capaian,  maksud  dan

                      tujuan  penyajian  laporan,  Landasan  Hukum,  serta  sistematika  penyusunan  Laporan
                      Kinerja Instansi Pemerintah Lapas Kelas IIA Baubau.

                   2.  Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

                      Dalam  bab  ini  menguraikan  ikhtisar  beberapa  hal  penting  dalam  perencanaan  dan
                      perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) pembahasan pada bab ini antara lain

                      perencanaan strategis tahun 2015 – 2021, Perencanaan Kinerja Tahun 2015 – 2021,
                      Perjanjian  Kinerja  Tahun  2021  Sebelum  Revisi,  Perjanjian  Kinerja  Tahun  2021

                      Setelah Revisi.


                                                                                                        9.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15