Page 15 - LAKIP Semester I 2020
P. 15

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASIIA BAUBAU               LAKIP SEMESTER I
                                                                                       TAHUN 2021


               e.    Sasaran Strategis  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

                     Melalui  pendekatan  analisis  Strength,  Weakness,  Opportunity,  dan  Threat  (SWOT)
                     tersebut, maka sasaran strategis sebagai berikut :

                          Terbentuknya peraturan  perundang-undangan  yang berkeadilan, bermanfaat  dan
                           berkepastian  hukum;

                          Meningkatnya    kualitas  layanan  hukum  yang  mudah,  cepat,  dan  menjangkau

                           seluruh lapisan masyarakat.
                          Terselenggaranya  penegakan  hukum  di  bidang  Keimigrasian,  Pemasyarakatan,

                           Kekayaan Intelektual  yang  menjamin  kepastian  hukum  bagi  masyarakat;
                          Terimplementasikannya  kebijakan  nasional  yang  mendorong  terwujudnya

                           Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

                          Meningkatnya  kualitas  penyelenggaraan  Reformasi  Birokrasi  Kementerian
                           Hukum dan HAM RI


               PROGRAM  DAN  ANGGARAN

                Untuk  mendukung  ketercapaian  sasaran  sebagaimana  tersebut  diatas,  Lembaga
                Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Bauau  dialokasikan  anggaran  pada  tahun  2021  dengan  rincian

                sebagai berikut:


                 NO         PROGRAM                       NO & TGL DIPA                   PAGU DIPA

                  1.    Penyelenggaraan         NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.407355/2021    10.339.920.000
                        Pemasyarakatan di       Tanggal 15 April 2021
                        Wilayah

                B.  PERENCANAAN KINERJA
                     Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran

                dari  sasaran  dan  program  yang  telah  ditetapkan  dalam  rencana  strategis,  yang  akan

                dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana
                kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada

                pada tingkat sasaran dan  kegiatan.
                       Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan

                dan anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7

                Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia Tahun
                2015-2021.



                                                                                                       14.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20