Page 30 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN

v. Non ASN berakhir kepesertaan.
c. Proses penonaktifan PK/BU dengan kriteria PK/BU bubar secara fisik maupun perizinan sudah
tidak ada/tidak berlaku wajib dilengkapi dokumen pendukung yang valid berupa:
i. Surat dari PK/BU yang menyatakan bahwa PK/BU sudah bubar; dan/atau
ii. Surat dari instansi berwenang dalam perizinan yang menyatakan bahwa PK/BU sudah
bubar.
d. Proses penonaktifan PK/BU dengan kriteria PK/BU yang secara fisik maupun perizinan masih
ada, namun tidak ada kegiatan usahanya wajib dilengkapi dokumen pendukung yang valid
berupa:
i. Surat dari PK/BU yang menyatakan bahwa PK/BU tidak ada kegiatan; dan/atau
ii. Bukti pelaporan pajak badan (SPT Nihil).
e. Proses penonaktifan PK/BU dengan kriteria PK/BU hilang alamat atau sudah tidak berada lagi
di alamat semula dan tidadk diketahui alamat terkininya wajib dilengkapi dokumen
pendukung yang valid berupa Berita Acara Kunjungan yang sekurang-kurangnya memuat
bulan tahun non aktif (BLTH NA) dan alasan penonaktifan yang diketahui oleh 2 saksi pihak
eksternal.
f. Proses penonaktifan PK/BU dengan kriteria PK/BU pailit wajib dilengkapi dokumen
pendukung yang valid berupa putusan pengadilan atau pengumuman putusan pailit di
harian/surat kabar.
g. Proses penonaktifan PK/BU dengan kriteria Non ASN berakhir kepesertaan wajib dilengkapi
dokumen pendukung valid berupa:
h. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, d dan g hanya terdapat salah satu
dokumen, maka wajib melampirkan Berita Acara Kunjungan yang sekurang-kurangnya
memuat bulan tahun non aktif (BLTH NA) dan alasan penonaktifan yang diketahui oleh pihak
eksternal.
i. Pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada huruf e dan h ditentukan berdasarkan skala
PK/BU sebagai berikut:
i. PK/BU skala kecil dan mikro yang terdiri dari Pengurus RT, RW, Kelurahan, Instansi di
Bidang Ketenagakerjaan dan pihak lain yang berwenang dan relevan (pengelola gedung,
pengelola pasar, pemilik lokasi usaha dan lainnya);
ii. PK/BU skala Menengah dan besar yang terdiri dari Kecamatan, Instansi di Bidang
Ketenagakerjaan dan pihak lain yang berwenang dan relevan (pengelola 30edung,
pengelola pasar, pemilik lokasi usaha dan lainnya); dan
iii. PK/BU kepesertaan Non ASN yang terdiri dari pihak pemerintah.
(Perdir Nomor 14/PERDIR.02/072023)

Proses Non Aktif PK/BU
a. Persyaratan untuk proses penonaktifan PK/BU adalah sebagai berikut:
i. Memenuhi salah satu kriteria PK/BU Non Aktif;
ii. Tidak terdapat TK Aktif; dan
iii. Tidak memiliki Iuran Belum Rekon (IBR) yang belum diselesaikan.
b. Proses penonaktifan PK/BU dilakukan oleh Maker, Checker dan Approver dengan tahapan
sebagai berikut:
i. Maker melakukan non aktif PK/BU pada sistem aplikasi BPJS Ketenagakerjaan
berdasarkan kriteria dan dokumen pendukung;
ii. Pengajuan non aktif dari Maker dilakukan proses pengecekan dan penginputan bulan
tahun non aktif (BLTH NA) oleh Checker dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Bulan tahun non aktif (BLTH NA) sesuai dengan yang tercantum dalam bukti
pendukung; dan
b) Tidak boleh lebih kecil dari bulan tahun ITPF.

30 Proses Bisnis Kepesertaan | 908