Page 82 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN

19. Engine KUR
Kewajiban Debitur KUR agar terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan diatur dalam
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan kredit Usaha Rakyat.
(Surat Depdir KSA Nomor: B/1448/032023)

Petunjuk Teknis Kepesertaan Bagi Debitur KUR
a. Proses pendaftaran atau perekaman calon debitur/debitur KUR ke dalam program jaminan
sosial ketenagakerjaan dilakukan melalui e-form KUR yang dapat diakses dan digunakan oleh
petugas pihak penyalur KUR.
b. Pihak penyalur KUR terdiri dari:
c. Link e-form KUR yang digunakan oleh pihak penyalur KUR disampaikan oleh Kantor Pusat BPJS
Ketenagakerjaan kepada Kantor Pusat pihak penyalur KUR.
d. Kantor Pusat pihak penyalur KUR akan menginformasikan link e-form KUT tersebut kepada
jajaran atau kantor cabang dibawahnya.
e. Tiap-tiap pihak penyalur KUR akan menerima 1 link e-form KUR yang khusus atau berbeda satu
sama lainnya.
f. Petugas kantor cabang pihak penyalur KUR dapat melakukan pendaftaran calon debitur
KUR/debitur KUR melalui e-form KUR, dengan terlebih dahulu memasukkan kode kantor
cabang/unit kerja nya pada halaman pertama e-form KUR (Contoh: 0001, 0903, ID123, dll).
g. Proses pendaftaran atau perekaman data calon debitur/debitur KUR pada e-form KUR dilakuakn
dengan hanya menginput 3 elemen data yang dibutuhkan, yaitu:
i. NIK (Nomor Induk Kependudukan).
ii. Nama lengkap sesuai KTP.
iii. Kantor Cabang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
h. Untuk nasabah yang mengajukan fasilitas KUR dan telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
pada segmen PU, maka calon debitur/debitur KUR tersebut didaftarkan pada kepesertaan BPU.
i. Calon debitur/debitur KUR yang didaftarkan pada program perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan harus memenuhi persyaratan pendaftaran peserta BPU sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
j. Untuk nasabah yang mengajukan fasilitas KUR dan telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
pada segmen BPU, maka tetap dilakukan perekaman data pada e-form KUR untuk pembentukan
kode iuran pembayaran lanjutan.
k. Pendaftaran atau perekaman data yang dilakukan pada e-form KUR, akan membentuk kode
iuran dengan periode 12 bulan dan untuk 2 program perlindungan yaitu JKK dan JKM, serta
dengan jenis pekerjaan Pemilik Usaha (kode jenis pekerjaan: P119).
l. Dalam hal pihak penyalur KUR atau debitur KUR ingin melakukan pembayaran iuran lebih dari
12 bulan, maka proses pembayaran untuk bulan ke-13 dan seterusnya dapat dilakukan setelah
pembayaran kode iuran pertama sukses dibayarkan, dengan kembali membentuk kode iuran
melalui e-form KUR atau dengan memilih periode pembayaran 1, 2, 3, 6 atau 12 bulan di kanal
pembayaran iuran.
m. Pembayaran iuran atas kode iuran yang telah terbentuk melalui e-form KUR dapat dilakukan
melalui:
i. Kanal pembayaran yang dimiliki pihak penyalur KUR yang dapat menerima pembayaran
iuran BPU BPJS Ketenagakerjaan (contoh: teller bank, mobile banking, internet banking,
dll(.
ii. Untuk pihak penyalur KUR yang belum memiliki kanal pembayaran iuran BPU BPJS
Ketenagakerjaan, maka dapat memanfaatkan kanal-kanal (perbankan dan non
perbankan) lainnya yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

82 Proses Bisnis Kepesertaan | 908