Page 87 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN

Jasa Konstruksi

1. Dasar Hukum
Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Kepesertaan Jasa Konstruksi, yaitu:
a. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
b. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
c. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
d. PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian;
e. PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
f. Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
g. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi (SMKK);
h. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan;
i. SE Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2022 tentang Tertib Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di lingkup Kementerian PUPR
(termasuk Balai di bawah Kementerian PUPR);
j. Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
k. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 22/PERDIR.02/072022 tentang Pedoman
Kepesertaan;
l. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/374/122014 tentang Piutang Iuran dan
Piutang Denda; dan
m. Surat Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi Nomor: B/8754/122023 perihal Proses
Bisnis Kepesertaan Jasa Konstruksi.

2. Definisi Jakon
Jasa Konstruksi (Jakon) adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
a. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan
konstruksi suatu bangunan.
b. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
(Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017)

3. Kepesertaan Jakon
a. Pelaksana Proyek wajib mendaftarkan PK/BU dan Pekerjanya sebagai peserta pada segmen PU
sesuai dengan penahapan kepesertaan.
b. Peserta Jakon meliputi seluruh pekerja pada Proyek Jakon sebagaimana dijelaskan pada poin 1
diatas, yaitu:
i. Pekerja pada organisasi proyek termasuk tenaga konsultan, tenaga ahli dan tenaga
pendukung;
ii. Pekerja Borongan dan/atau harian lepas;
iii. Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT); dan
iv. Pekerja magang/siswa/mahasiswa kerja praktek.

908 | Proses Bisnis Kepesertaan 87