Page 85 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN

Kepesertaan lanjutan disesuaikan dengan kepesertaan aktif terakhir sebelum non aktif
pada wadah pekerja rentan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan.
iv. Contoh Kasus
Pemerintah Daerah Kab. ABC telah membayarkan iuran pekerja rentan sampai dengan
bulan Juni 2023, kemudian selama 3 bulan berturut-turut tidak ada pembayaran iuran
lanjutan sehingga kepesertaan pekerja rentan menjadi non aktif. Pada bulan Oktober
2023 Pemerintah Daerah berniat melakukan pembayaran iuran mulai dari bulan Juli 2023
s.d. Oktober 2023, dikarenakan status peserta sudah non aktif sehingga pada saat
dilakukan pembayaran akan terhitung sebagai kepesertaan baru dan perlindungan
dimulai kembali sejak bulan Oktober 2023 sehingga perlu dilakukan koreksi kepesertaan
iuran lanjutan agar melanjutkan kepesertaan sebelumnya dan tidak terhitung sebagai
akuisisi baru.
v. Kewenangan
(Kantor Pusat)
IPT/OTI Pusat dengan adanya pengajuan/agenda permintaan dari KSA Pusat
vi. Alur Pengajuan
▪ Kantor Cabang melakukan permintaan koreksi melalui surat ke Kantor Wilayah
dilampirkan dokumen pendukung
▪ Berdasarkan hasil verifikasi apabila disetujui maka Bidang Kepesertaan Kantor
Wilayah membuat surat ke Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan
Keagenan (KSA)
▪ Bidang KSA Kantor Pusat melakukan verifikasi, apabila disetujui maka Bidang KSA
Kantor Pusat membuat agenda permintaan ke IPT/OTI Kantor Pusat
▪ Proses backdate dilakukan oleh IPT/OTI Kantor Pusat

c. Koreksi Jenis Kepesertaan BPU
i. Kondisi
Adanya kekeliruan dalam menetapkan jenis kepesertaan suatu Wadah seperti
seharusnya merupakan wadah Pekerja Rentan Pemda tetapi ditetapkan sebagai wadah
Mitra BPU/Wadah.
ii. Syarat & Dokumen
▪ Surat Permintaan dari Kantor Cabang atas kesalahan penetapan jenis kepesertaan
BPU
▪ Berita Acara yang ditandatangani oleh ARK/ARP dan Kepala Kantor Cabang
▪ Dokumen pendukung lainnya seperti PKS untuk jenis kepesertaan Pekerja Rentan
iii. Kebijakan Koreksi
Penyesuaian jenis kepesertaan BPU
iv. Contoh Kasus
Pendaftaran pekerja rentan pemda dilakukan proses input pada sistem aplikasi BPJS
Ketenagakerjaan diinput menggunakan jenis kepesertaan kode MI (Mitra BPU/Wada)
yang seharusnya menggunakan kode SG (Pekerja Rentan Pemerintah) sheingga perlu
dilakukan proses koreksi.
v. Kewenangan
(Kantor Pusat)
IPT/OTI Pusat dengan adanya pengajuan/agenda permintaan dari KSA Pusat
vi. Alur Pengajuan
▪ Kantor Cabang melakukan permintaan koreksi melalui surat ke Kantor Wilayah
dilampirkan dokumen pendukung

908 | Proses Bisnis Kepesertaan 85