Page 17 - UTS - KAMELIA NUR AGUSTIN - BAHAN AJAR PERPAJAKAN DIGITAAL

PPh Pasal 24: PPh atas penghasilan dari hadiah undian, penghargaan, dan
transaksi derivatif. Dipotong/dipungut oleh pihak yang menyelenggarakan
kegiatan atau transaksi.
PPh Pasal 25: PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak.
PPh Pasal 26: PPh atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak luar negeri
yang mempunyai BUT di Indonesia. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
PPh Pasal 29: PPh atas kurang bayar PPh yang terutang dalam SPT Tahunan
PPh. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto wajib pajak. Besarnya
PTKP ditentukan oleh pemerintah:

Tarif Pajak Penghasilan

1 . Wajib Pajak Badan & BUT
Pemerintah Indonesia menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk
membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Penurunan ini
dilakukan secara bertahap melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun
2020.
Tahun 2020 dan 2021: 22%
Tahun 2022: 20%
Khusus untuk Wajib Pajak (WP) Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk):
Tahun 2023: 3% lebih rendah dari tarif umum, yaitu 17% (20% - 3%)

13