Page 19 - UTS - KAMELIA NUR AGUSTIN - BAHAN AJAR PERPAJAKAN DIGITAAL

2. Pajak Pertambahan

Nilai

Pengertian
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan wajib yang dibebankan atas
setiap transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang telah
dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memungut, menyetor, dan
melaporkan PPN.
Contoh:
·Saat membeli makanan di restoran, Anda akan dikenakan PPN 11%.
·Saat membeli pulsa telepon, Anda akan dikenakan PPN 11%.
·Saat membeli mobil baru, Anda akan dikenakan PPN 11%.

Objek Pajak
Objek PPN adalah:
·Penyerahan BKP dan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
pengusaha.
·Impor BKP.
·Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean.
·Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
·Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor JKP oleh PKP.
Contoh:
·Penjualan laptop oleh toko komputer kepada konsumen merupakan objek PPN.
·Impor mobil oleh perusahaan merupakan objek PPN.
·Penggunaan jasa konsultan asing oleh perusahaan Indonesia merupakan objek
PPN.

Tarif Pajak
Tarif PPN saat ini adalah 11%. Tarif ini berlaku sejak 1 April 2022. Sebelumnya,
tarif PPN adalah 10%.
Contoh:
Jika Anda membeli barang senilai Rp 100.000, maka PPN yang harus Anda bayar
adalah Rp 11.000.

PPnBM
Selain PPN, terdapat pula Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang
dikenakan atas konsumsi barang mewah. Tarif PPnBM bervariasi tergantung jenis
barangnya.
Contoh:
Mobil mewah, motor mewah, dan kapal pesiar merupakan contoh barang yang
dikenakan PPnBM.

15