Page 21 - UTS - KAMELIA NUR AGUSTIN - BAHAN AJAR PERPAJAKAN DIGITAAL

3. Pajak Bumi dan Bangunan

Berikut adalah perbedaan antara pajak dan pungutan resmi lainnya

Dasar Hukum
Pajak: Pajak didasarkan pada undang-undang (UU).

Pungutan Resmi Lainnya: Pungutan resmi lainnya didasarkan pada
peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan kepala daerah.

Imbalan Jasa
Pajak: Tidak ada imbalan jasa secara langsung yang diberikan setelah
membayar pajak.

Pungutan Resmi Lainnya: Ada imbalan langsung yang diberikan kepada
masyarakat setelah membayar pungutan resmi.

Perhitungan
Pajak: Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.
Pungutan Resmi Lainnya: Perhitungan pungutan resmi dilakukan

langsung oleh pemerintah nasional atau daerah.
Jatuh Tempo Pembayaran

Pajak: Pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan tahun fiskal.
Pungutan Resmi Lainnya: Pembayaran pungutan resmi dilakukan sesuai

dengan pemakaian.
Sifat Pembayaran

Pajak: Pembayaran pajak bersifat memaksa.
Pungutan Resmi Lainnya: Pungutan resmi bersifat sebagai pungutan
yang disesuaikan dengan kebijakan.

Sanksi Hukum
Pajak: Sanksi hukum pajak diatur dalam undang-undang.

Pungutan Resmi Lainnya: Sanksi hukum untuk pungutan resmi diatur
lewat kebijakan pemerintah, seperti peraturan pemerintah daerah.

Contoh

Pajak: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB).
Pungutan Resmi Lainnya: Retribusi pasar, retribusi sampah, retribusi

parkir.

17