Page 17 - Monitoring Isu nasional periode7-13 februari 2022

Hasil Review BPKP atas
Isu 1 Pembengkakan Biaya Proyek
KCJB Ditunggu

(7/2) Biaya awal pembangunan KCJB sebesar US$ 6,07 miliar atau sekitar Rp 86,5
triliun. Dengan adanya perkiraan pembengkakan anggaran menjadi US$ 8 miliar,
berarti terdapat kenaikan sekitar US$ 1,9 miliar dolar atau setara Rp 27,09 triliun.
Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan terkait dengan adanya
realokasi untuk cost overrun saat ini memang sedang direview oleh BPKP.
KCIC kini tengah terus efisiensi dan negosiasi dengan beberapa mitra terkait dengan
angka angka cost overrun yang bisa diturunkan. Disampaikan Dwiyana, dari awal
usulan US$ 2 miliar, saat ini masih di angka US$ 1,675 miliar dan terus berproses
untuk menemukan biaya-biaya mana yang bisa diefisienkan.
Adapun terkait kenaikan biaya proyek (cost overrun) yang berpengaruh pada
kepemilikan saham di PT KCIC masih menjadi bahan diskusi di shareholder terkait.
Dari segi ekuitas, baik konsorsium BUMN Indonesia maupun konsorsium badan
usaha Tiongkok Beijing Yawan HSR Co.Ltd telah menyetorkan modal. Dari cost
structure yang muncul berasal dari Konsorsium BUMN Indonesia memiliki porsi 60%,
sedangkan konsorsium China 40%.
Dwiyana menyebut, cost overrun pasti akan diambilkan terlebih dahulu dari equity.
Lalu, jika memang kedua belah pihak tidak sanggup, maka akan dicarikan alternatif
pendanaan dari luar.
Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mengatakan perencanaan
pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung amburadul. Karena sampai saat ini
masih belum ada kejelasan terkait ongkos pembangunan. Menurutnya,
ketidakpastian ini nanti berpengaruh juga ke masa konsesi. Hamka jg
mempermasalahkan jika dua konsorsium tidak mampu membiayai proyek, maka
ada potensi pinjaman ke bank China.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta menyampaikan pihaknya juga ingin
mendapatkan hasil audit BPKP terhadap isu-isu yang sangat ramai dan kemarin
sempat menjadi perbincangan hangat di antara publik seperti misalnya dugaan
kasus korupsi Garuda Indonesia dan juga pembengkakan biaya pembangunan
Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Ia mengetahui berapa potensi kerugian
negara yang terjadi pada kasus-kasus ini dan apa saja temuan yang dihasilkan dari
audit ini. Kalau memang tidak bisa disampaikan secara langsung, ia berharap BPKP
dapat menyampaikan informasinya secara confidential.

15