Page 19 - Monitoring Isu nasional periode7-13 februari 2022

(6/2) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat
Indonesia (DPN APTRI) Soemitro Samadikoen menjelaskan bahwa pupuk palsu
telah marak dijual dengan harga lebih murah.
(7/2) Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjelaskan, kebutuhan pupuk
subsidi di kalangan petani setiap tahunnya terus bertambah. Anggaran pupuk
bersubsidi hanya sekitar 40% dari kebutuhan petani, sehingga tidak dapat
memenuhi kebutuhan sebagaimana diharapkan petani.
(7/2) Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono berpendapat bahwa selama ini tata
niaga pupuk memang kacau. Berawal dari elektronik Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (e-RDKK) 2020 yang jumlahnya bisa 2,5 kali lipat dari yang disiapkan
Pemerintah, sehingga pada akhirnya petani yang berhak justeru tidak mendapatkan
pupuk. Titik kelemahannya berawal dari data. Kemudian oknum-oknum dari mulai
agen sampai distributor yang akhirnya menyalurkan pupuk tidak berdasar pada
data yang ada.
Dia mengatakan, dalam aspek pengawasan, tidak bisa dilakukan oleh satu instansi
pemerintah saja. Pengawasan memerlukan satuan tugas khusus yang dibentuk
secara bersama-sama dengan menggabungkan berbagai instansi terkait. Dengan
pembentukan Satgas ini, maka supply chain (rantai pasok) bisa bener-benar tepat
sasaran.

17