Page 18 - Monitoring Isu nasional periode7-13 februari 2022

Isu 2 Pupuk Subsidi Langka,
Masalah Tata Kelola?

(2/2) Guru Besar Fakultas Pertanian dan Direktur Inovasi, Korporasi Akademi dan
Usaha Universitas Padjajaran Tualar Simarmata mengatakan problemnya
sekarang di pemerintah bukan hanya soal tata kelola, tetapi juga soal kemampuan
pemerintah memenuhi kebutuhan. Hal ini diperparah dengan maraknya mafia
pupuk karena besarnya perbedaan harga pupuk subsidi (HET: Harga Eceran
Tertinggi) dibandingkan harga komersil.
(2/2) Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengungkapkan ada beberapa temuan
tentang data e-RDKK bermasalah yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Komisi
IV DPR RI maupun kepada Ombudsman. Selain itu, kata dia, juga terdapat
penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai mekanisme penebusan yang telah
ditetapkan. Menurut Sudin, ketidakakuratan data yang ada berdampak pada alokasi
pupuk yang tidak tepat sasaran atau dapat terjadi penyimpangan. Kementan juga
melakukan kajian ulang terhadap unsur hara tanah untuk mengetahui kebutuhan
nutrisi tanah di sentra pertanian di Indonesia. Hal ini penting agar tidak terjadi
pemborosan penggunaan pupuk tertentu dan dapat dialihkan pada daerah lainnya.
(4/2) Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merekomendasikan
program pupuk subsidi ini diganti menjadi bantuan tunai yang disalurkan melalui
Kartu Tani dan dapat dibelanjakan pupuk oleh petani sesuai dengan jenis dan
kebutuhan lahan pertanian masing-masing.
Penelitian ini juga mengemukakan berbagai kendala mulai dari alokasi ketersediaan,
penyaluran dan distribusi, serta penggunaan pupuk tidak seimbang dikombinasi
oleh pupuk kimia.
(4/2) Sekjend Kementan Kasdi Subagyono mengungkapkan hal serupa yakni
minimnya unsur organik berdampak pada produktivitas.
(6/2) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil
Kenaikan harga pupuk nonsubsidi yang terjadi saat ini menjadi pertimbangan bagi
pemerintah untuk tidak menaikkan HET pupuk bersubsidi kendati harga bahan baku
dan penolong masih mengalami gejolak karena masih impor. Menurutnya masalah
pupuk menjadi tanggung jawab bersama. Kementan menghitung alokasi pupuk
bersubsidi untuk petani yang berdasarkan kebutuhan para petani yang diusulkan
melalui eRDKK. Untuk uang pengadaan pupuk subsidi menjadi tanggung jawab
Kementerian Keuangan, sementara distribusinya menjadi tanggung jawab
Kementerian BUMN melalui PT. PIHC.
(6/2) SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana memaparkan
sejumlah insiatif dalam pencegahan penyimpangan pupuk antara lain dengan
pemanfaatan digitalisasi dalam penyaluran pupuk guna memastikan pupuk sampai
ke level kios dan petani sesuai aturan. Saat ini perusahaannya juga sedang
mengembangkan sistem digital penyaluran yang disebut Retail Management
System (RMS) yang dapat mempermudah kios dalam proses penjualan maupun
penyaluran pupuk subsidi, termasuk mengidentifikasi petani-petani yang
melakukan pembelian.

16