Page 20 - Monitoring Isu nasional periode7-13 februari 2022

Isu 3 BPKP Diminta Audit
Penyelewengan Dana TWP

(16/1) - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta agar pengusutan kasus korupsi di
TNI AD diselesaikan secepatnya. Kasus korupsi di tubuh TNI AD yang kini disorot Jenderal
Andika Perkasa yakni kasus dugaan korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan
Darat ( TWP-AD) periode 2013-2020. Kendati demikian, Jenderal Andika Perkasa
mengimbau agar penyelesaian kasus ini dapat dilakukan secara teliti dan dapat
dipertanggungjawabkan.
(5/2) - Kapuspenkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer mengatakan Kasus korupsi dana
TWP TNI Angkatan Darat yang menjerat direktur keuangan TWP TNI AD Brigjen YAK dan
seorang direktur perusahaan swasta berinisial NPP telah dilimpahkan ke pengadilan oleh
kejaksaan. Kasus itu akan diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
sebagaimana diatur dalam keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 45/KMA/SK/II/2022
pada 3 Februari 2022. YAK dan NPP per 4 Februari 2022 telah menyandang status terdakwa
sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
dalam surat Nomor: TAPHAN/01/K-AD/PMT-II/I/2022.
(7/2) - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurrachman bakal
menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit aliran
dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) prajurit TNI AD 2013-2020, diduga dikorupsi
Brigjen YAK. Audit itu dilakukan menyusul penyelidikan Kejagung ditemukan praktik rasuah
dilakukan Brigjen YAK bersama Dirut PT Griya Sari Harta (GSH) berinisial NPP. Dudung
mengatakan, aliran dana program perumahan ini masih dalam penyelidikan. Dia
menegaskan bakal meminta pertanggungjawaban Brigjen YAK untuk mengembalikan uang
prajurit TNI AD tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara BPKP, kerugian
negara yang ditimbulkan sebesar Rp127,736 miliar. Dudung mengatakan, selanjutnya ada
upaya pengembalian uang dan aset-asetnya. Di samping itu, Dudung juga meminta Kepala
Badan Pengawasan dan Keuangan Pemerintah (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk
melakukan audit.

18