Page 25 - KEL. 3 BESAR_KELAS B_LAPORAN TUGAS AKHIR (Flipbook)
P. 25

BAB III

                   SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN



               Hasil wawancara yang kami dapat permasalahan terhadap tanaman edelweiss di


        Gunung Galunggung ini menurut narasumber tidak ketat nya sanksi bagi orang-orang

        yang memetik atau mengambil tanaman edelweiss dan juga sudah diberi sanksi pun

        tetap tidak ada kesadaran. Solusi terhadap permasalahan tanaman edelweiss:

        1.  Penegakan  Hukum:  Meningkatkan  penegakan  hukum  terhadap  penjarahan

            edelweiss dapat menciptakan efek jera dan mengurangi aktivitas ilegal.


        2.  Kesadaran  Masyarakat:  Kampanye  edukasi  untuk  meningkatkan  kesadaran

            masyarakat  tentang  pentingnya  melindungi  edelweiss  dan  dampak  negatif  dari

            pengambilan yang berlebihan.

        3.  Pengembangan  Alternatif  Ekonomi:  Menyediakan  alternatif  ekonomi  bagi


            komunitas  yang  mungkin  mengandalkan  pengambilan  edelweiss  sebagai  sumber

            pendapatan.

        4.  Pengelolaan  Ekosistem:  Melibatkan  masyarakat  dalam  pengelolaan  ekosistem

            tempat tumbuhnya edelweiss, untuk memastikan keberlanjutan populasi tanaman


            tersebut.

        5.  Pendekatan Berkelanjutan: Menerapkan praktik pertanian atau pengumpulan yang

            berkelanjutan, seperti menentukan kuota pengambilan atau metode budidaya yang

            tidak merusak lingkungan.

        6.  Kolaborasi  dengan  Pihak  Terkait:  Melibatkan  pihak  berwenang,  lembaga


            konservasi, dan organisasi non-pemerintah untuk bekerja sama dalam melindungi

            edelweiss.

        Perlindungan Bunga Edelweiss

               Bunga  Edelweiss  merupakan  tanaman  langka  yang  hampir  punah  Bunga


        Edelweiss  dilindungi  karena  masuk  dalam  kawasan  konservasi,  segala  sesuatu  baik

        hewan  maupun  tumbuhan  yang  berada  dalam  kawasan  konservasi  dilindungi  dalam

        Undang-Undang, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal

                                                           20
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30