Page 122 - ORTAKER UINSA
P. 122

- 122 -



                                                                Pasal 225

                                     Pembimbing  Masyarakat  Kristen  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  200  huruf  g  bertugas  melaksanakan
                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di
                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

                                     keagamaan  Kristen  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
                                     provinsi.



                                                                Pasal 226
                                     Pembimbing  Masyarakat  Katolik  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  200  huruf  h  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan
                                     keagamaan  Katolik  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
                                     provinsi.



                                                                Pasal 227
                                     Pembimbing  Masyarakat  Hindu  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  200  huruf  i  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di
                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

                                     keagamaan  Hindu  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
                                     provinsi.



                                                                Pasal 228
                                     Pembimbing  Masyarakat  Buddha  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  200  huruf  j  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127