Page 125 - ORTAKER UINSA

- 125 -

h. pelaksanaan urusan ketatausahaan,

kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan

pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi
pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian

Agama provinsi.

Pasal 233

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;

c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum;

d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan
Umat Beragama;

e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 234

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a

bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi
penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran,

rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan

pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan
sistem informasi.

(2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b
bertugas melakukan urusan keuangan dan

perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan
sistem informasi manajemen dan akuntansi barang

milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang

milik negara.
(3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 233 huruf c bertugas

melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan
penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi

kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan

pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen