Page 123 - ORTAKER UINSA
P. 123

- 123 -



                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan
                                     keagamaan  Buddha  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.


                                                                Pasal 229

                                     Pembimbing         Masyarakat        Khonghucu         sebagaimana
                                     dimaksud dalam Pasal 200 huruf k bertugas melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem
                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan keagamaan

                                     Khonghucu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan
                                     oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.



                                                              Bagian Kedelapan
                                                   Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                      Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku


                                                                Pasal 230

                                     Susunan  organisasi  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama
                                     Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku,

                                     terdiri atas:

                                     a.   Bagian Tata Usaha;
                                     b.   Bidang Pendidikan Madrasah;

                                     c.   Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
                                          Islam;

                                     d.   Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

                                     e.   Bidang Bimbingan Masyarakat Islam;
                                     f.   Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen;

                                     g.   Pembimbing Masyarakat Katolik;

                                     h.   Pembimbing Masyarakat Hindu;
                                     i.   Pembimbing Masyarakat Buddha; dan

                                     j.   Kelompok Jabatan Fungsional.
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128