Page 126 - ORTAKER UINSA
P. 126

- 126 -



                                          hukum  lainnya,  advokasi  dan  penyuluhan  hukum,

                                          serta  kerja  sama  dan  koordinasi  pengawasan  orang

                                          asing.
                                     (4)  Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan

                                          Umat  Beragama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal

                                          233  huruf  d  bertugas  melakukan  penyiapan  bahan
                                          koordinasi  penyusunan  analisis  organisasi,  analisis

                                          jabatan dan beban kerja, sistem, standar dan prosedur

                                          kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan,
                                          evaluasi  pelayanan  publik,  fasilitasi  pelaksanaan

                                          reformasi birokrasi  dan zona integritas, bina lembaga

                                          kerukunan  umat  beragama  dan  lembaga  keagamaan,
                                          serta harmonisasi umat beragama.

                                     (5)  Subbagian       Umum        dan     Hubungan        Masyarakat

                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  233  huruf  e
                                          bertugas        melakukan         urusan       ketatausahaan,

                                          kerumahtanggaan,  perlengkapan,  pengadaan,  dan

                                          pemeliharaan  barang  milik  negara,  dan  fasilitasi
                                          pelayanan  terpadu,  serta  hubungan  masyarakat  dan

                                          publikasi.


                                                                Pasal 235

                                     Bidang  Pendidikan  Madrasah  sebagaimana  dimaksud
                                     dalam  Pasal  230  huruf  b  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan  teknis,  pembinaan,  pengelolaan
                                     sistem     informasi,     dan    penyusunan        rencana,      serta

                                     pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan
                                     kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah

                                     berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala

                                     Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.


                                                                Pasal 236

                                     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
                                     Pasal 235, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan

                                     fungsi:
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131