Page 13 - KLIPINGBPPT19072019SORE

Ketentuan ini pula yang kemudian harus digunakan dalam perjanjian jual beli listrik tanpa negosiasi dan eskalasi harga.
Kendati jadi sasaran dosa, PLN enggan disalahkan. Plt Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan persero tidak menyoal harga, namun barang jadi dari hasil pengelolaan tersebut.
Selama ini, sambung Djoko, posisi PLN hanya menunggu arahan dari Kementerian ESDM. Jika pemerintah daerah dan mitranya sudah mengajukan diri ke pemerintah, maka PLN siap untuk membelinya.
“Kalau pengembangnya tidak bisa bangun, masa PLN yang disalahkan. Yang punya sampah pemda, pemda yang cari mitra, PLN tinggal beli saja,” tukas Djoko.
Kajian lingkungan
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menyatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih mengkaji teknologi yang ramah lingkungan untuk mengembangkan PLTSa.
Saat ini uji coba tengah dilakukan BPPT di Bantar Gebang.
Hammam menjelaskan, produk akhir yang dihasilakn dari PLTSa itu adalah fly ash (abu terbang) dan bottom ash (abu yang tidak naik), sehingga tidak akan mencemari lingkungan.
Dioksin dan turan, dua zat beracun yang kerap terkandung dalam sampah juga diupayakan untuk tidak ada dalam proses akhir di PLTSa.
“Tentu saja, ini membutuhkan waktu dan kajian yang mendalam,” kata Hammam dalam AntaraNews.
Di sisi lain, ekonom Universitas Indonesia Harryadin Mahardika menyatakan PLTSa memang cocok dibangun di daerah urban perkotaan yang produksi sampahnya memang tinggi.
Kendati memang, persoalan utamanya adalah proses pembelian di PLN melambat lantaran perusahaan setrum itu sudah terlanjur membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga batu bara. Selain itu, harga listrik dari energi terbarukan juga akan cenderung lebih mahal.
“Perlu ada satu sistem yang memungkinkan konsumen, baik rumah tangga maupun industri, bisa memilih dari mana sumber listrik,” tukasnya.