Page 98 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden
Soekarno. PKI menerapkan strategi “menempel” pada Presiden Soekarno.
Secara sistematis, PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan
pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya.
Hal ini seperti apa yang diungkapkan D.N. Aidit bahwa melaksanakan
Manipol secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksakan program
PKI. Hanya kaum Manipolis munaik dan kaum reaksionerlah yang berusaha

menghambat dan menyabot Manipol. Ungkapan Aidit ini merupakan suatu
upaya untuk memperoleh citra sebagai pendukung Soekarno.

PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno
sebaik-sebaiknya, karena lewat Nasakom inilah PKI mendapat tempat yang
sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat dan
respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Bahkan ketika
Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden,
konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai
ya memberonta Nam dalam keputusa inal Preside Soeka

meminta ditambahkan kata “sedang” di depan kata “memberontak”, sehingga
rumusannya berbunyi “sedang memberontak karena para pemimpinnya turut
dalam pemberontakan....”. Sesuai dengan rumusan itu maka calon partai yang
kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. Sebaliknya, PKI yang pernah
memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. (Anhar Gonggong,
2005).
PKI pun melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik
dari masyarakat. Berbagai slogan disampaikan oleh pemimpin PKI, Aidit,
Siapa setuju Nasakom harus setuju Pancasila. Berbagai pidato Soekarno
dikutip disesuaikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sejalan dengan
gagasan dan cita-cita PKI. PKI terus meningkatkan kegiatannya dengan
berbagai isu yang memberi citra kepada PKI sebagai partai paling Manipolis
dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia.
Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk Kabinet Gotong Royong
(Nasakom) pada tahun 1960 karena mendapat tentangan dari kalangan Islam
dan TNI AD, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh
kedudukan dalam MPRS, DPR-GR, DPA dan Pengurus Besar Front Nasional
serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR). Kondisi
ini mendorong pimpinan TNI AD berusaha untuk mengimbanginya dengan
mengajukan calon-calon lain sehingga menjadi pengontrol terhadap PKI
dalam komposisinya. Upaya ini tidak mencapai hasil yang optimal karena
Presiden Soekarno tetap memberikan porsi dan posisi kepada anggota PKI.

90 Kelas XII SMA/MA