Page 100 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

3. Pembebasan Irian Barat

Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah
kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian RI
yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan
KMB tahun 1950 masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan satu tahun
dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan
Kedaulatan yang berbunyi:

“Mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak
mempertahankan asas supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak
atau timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka status quo Irian
(Nieuw Guinea) tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun
sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
masalah kedaulatan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara
Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland”. (Piagam Penyerahan
Kedaulatan, dalam Notosoetardjo, Dokumen-dokumen Konperensi Medja
Bundar: Sebelum, Sesudah dan Pembubarannya, Pustaka Endang, 1956)

Upaya yang dilakukan sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan
adalah melalui konferensi uni yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan
di Belanda. Namun upaya penyelesaian secara bilateral ini telah mengalami
kegagalan dan pemerintah kita mengajukan permasalahan ini ke Sidang
Majelis Umum PBB. Namun upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di
forum PBB terus mengalami kegagalan. Indonesia pun kemudian mengambil
jalan diplomasi aktif dan efektif yang puncaknya dilakukannya Konferensi
Asia Afrika. Langkah ini cukup efektif dalam menggalang kekuatan untuk
menyokong perjuangan diplomasi Indonesia di tingkat internasional yang
memaksa Belanda melunakkan sikapnya dan mau berunding bilateral untuk
menyelesaikan permasalahan Irian.
Karena jalan damai yang telah ditempuh selama satu dasa warsa tidak
berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk
menempuh jalan lain. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957,
jalan lain yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian
Barat, dimulai pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia
oleh kaum buruh. Untuk mencegah anarki, KSAD, Nasution, mengambil alih
semua perusahaan milik Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah.
Hubungan Indonesia-Belanda semakin memuncak ketegangan pada 17
Agusus 1960, ketika Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik
dengan pemerintah Kerajaan Belanda.

92 Kelas XII SMA/MA