Page 265 - taiwan

4. Resume Kasus
Jenis Kasus
1. PT. Mandiri Maritime Sejahtera diduga menempatkan PMI sektor AKP
ke Negara Taiwan secara unprosedural dikarenakan AKP tidak
dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti:
a. Perjanjian Penempatan;
b. Perjanjian Kerja Laut (PKL), tidak sah karena tidak ditandatangani
dan tidak di stempel oleh Syahbandar.
c. ABK/AKP Tidak memiliki Salinan Asuransi
2. Diduga PT Mandiri Maritime Sejahtera dan Kapten Kapal memutuskan
Kontrak Kerja Samsu Alang secara sepihak.
3. PT. Mandiri Maritime Sejahtera belum Membayar gaji dan hak
ABK/AKP Samsu Alang selama 8 bulan gaji tersebut sebesar USD 4000
( Empat Ribu dollar amerika ).

Dasar Hukum
4. PT. Mandiri Maritime Sejahtera diduga melanggar Pasal 83
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi “Setiap Orang
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran
Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun atau denda paling banyak Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).
5. PT. Mandiri Maritime Sejahtera diduga melanggar Pasal 4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi
“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah
negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar
wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
6. PT. Mitra Mandiri Sejahtera diduga melanggar Pasal 133 Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021, ayat (3) yang berbunyi
“Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), perusahaan
keagenan awak kapal, perizinan perusahaan dapat dicabut secara
langsung dalam hal perusahaan yang bersangkutan, huruf a. tidak
memberitahukan PKL dan tidak melakukan penyijilan pada buku pelaut
yang ditempatkannya kepada Syahbandar;
7. PT. Mitra Mandiri Sejahtera diduga melanggar Pasal 15 huruf g dan
Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 84 Tahun
2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

5. Tuntutan 1. PT. Mandiri Maritime Sejahtera : mengembalikan dokumen pribadi
milik Samsu Alang Yaitu;
● Kartu Keluarga
● Akte Kelahiran
● Ijazah SPMN
● BST
● SKCK
● KTP