Page 224 - FULL-BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH_Neat

mencapai kesejahteraan dan penyayoman masyarakat. Kedua, perbua-
tan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum
pidana haruslah merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu
perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) bagi
warga negara. Ketiga, penggunaan hukum pidana harus pula memper-
hatikan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle). Keempat,
penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan
sampai ada kelebihan batas tugas (overbelasting). Oleh karena itu,
120
maka secara sederhana Sudarto mengusulkan parameter kriminalisasi
pada empat kondisi yang bersifat kumulatif tersebut. Oleh karena itu,
perlu dikaji apakah perbuatan pidana dalam Pasal 302 KUHP memenuhi
parameter tersebut atau tidak.
Selain itu, Theo de Roos juga menjabarkan kriteria kriminalisasi
dalam disertasinya “Strafbaarstelling van Economische Delicten: Een
Crimineel-Politieke Studie” (1987). Disertasi tersebut dinyatakan sebagai
kriteria kriminalisasi yang banyak diadopsi oleh para Sarjana Hukum.
121
Dalam disertasi tersebut dikembangan pengujian politik kriminal (crimi-
neel politiek toetsingsschema) untuk menetapkan suatu perbuatan pidana.
Kriteria tersebut melingkupi:

1. Kemungkinan terjadi dan motivasi kebahayaan (aannemelijkheid
en motivering van de schade, feasibility and motivation of harm/
damage), disebut pula “prinsip kebahayaan” atau “harm principle”.
Menurut de Roos, suatu perbuatan problematik yang hendak di-

120 Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 44-48. Bandingkan
pula dengan Mahrus Ali, 2011, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Cetakan Pertama, UII Press,
Yogyakarta, hlm. 13.
121 M.S. Groenhuijsen, Criteria voor strafbaarstelling, Delikt en Delinkwent 23 (1993), hlm. 2,
sebagaimana dikutip Dion Valerian, “Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto,
Theo De Roos, dan Iris Haenen, Veristas et Justitia, Vol. 8, No. 2, 2022.

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 175