Page 226 - FULL-BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH_Neat

melihat apakah negara dan aparat penegak hukumnya dinilai mampu
menyelesaikan persoalan pidana yang dikriminalisasi. Dalam konteks
ini Theo de Roos menggunakan istilah aplikabilitas, yakni apakah krimi-
nalisasi tersebut memang dapat diterapkan oleh penegak hukum.
Oleh karena itu, menjadi penting dalam pengaturan ketentuan
pidana di dalam perda untuk memperhatikan parameter-parameter
tersebut yang dapat dipertimbangkan dalam kontes kedaerahan sesuai
dengan keberlakuan perda tersebut.

Pertanyaan 187

Bagaimana cara merumuskan dan menentukan besaran dan jenis
sanksi pidana dalam perda?
Jawaban:

Pada dasarnya, ketentuan pidana dapat dimuat dalam perda, dengan
ketentuan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) . Selain itu, perda juga dapat memuat ancaman pidana
122
kurungan atau pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan lainnya ,
123
Pada saat ini setelah diundangkannya UU KUHP, besaran dan jenis
sanksi pidana dalam suatu perda tidak lagi mengacu pada ketentuan
Pasal 15 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini
sesuai dengan amanat Pasal 615 KUHP yang menyatakan bahwa:

122 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan …,
Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
123 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan …,
Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 238 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 177