Page 225 - FULL-BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH_Neat

kriminalisasi harus diuji berdasarkan pembuktian empiris-ilmiah
dan dengan argumen etis-normatif yang baik;
2. Toleransi (tolerantie), kriminalisasi suatu perbuatan harus meng-
hormati kebebasan individual warga negara;
3. Subsidiaritas (subsidiariteit), kriminalisasi harus memperhatikan
apakah ada mekanisme self-regulation atau sistem penegakan
hukum yang lebih ringan daripada hukum pidana untuk menang-
gulangi suatu perbuatan;
4. Proporsionalitas (proportionaliteit), kriminalisasi tersebut tidak
boleh bersifat “overkill” atau berlebihan;
5. Legalitas (legaliteit), tindak pidana harus dideskripsikan sejelas
mungkin.
6. Aplikabilitas dan efektivitas praktis (praktische hanterbaarheid en
effectiviteit, practical applicability and effectiveness).
Berdasarkan parameter yang disampaikan pakar-pakar pidana
tersebut dapat ditemukan beberapa kesamaan. Pertama, kriminalisasi
harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sudarto mengungkapkan
“sejalan dengan tujuan bangsa”, sedangkan Moeljatno mengungkapkan
menghambat tercapainya cita-cita bangsa. Theo de Roos juga mengung-
kapkan “menghormati kebebasan individual warga negara”. Konsep ini
juga masuk dalam menjalankan cita-cita bangsa ketika perlindungan
HAM warga negara juga bagian dari pengamalan Pancasila. Kedua,
semua pakar pidana tersebut juga menekankan bahwa harus adanya
nilai kerugian dari kejahatan yang dikriminalisasi. Sudarto menyatakan
bahwa kriminalisasi harus mendatangkan kerugian. Sedangkan, Moel-
jatno menggunakan frasa “bahaya bagi keselamatan masyarakat”. Theo
de Roos juga menggunakan prinsib “kebahayaan” atau harm principle
untuk melihat apakah perbuatan tersebut betul-betul mendatangkan
kerugian. Ketiga, selain itu kesamaan dari Moeljatno dan Soedarto juga

176 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah