Page 227 - FULL-BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH_Neat

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan
dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan
perda diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:
a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti
dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan
pidana denda paling banyak kategori II.

2. Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif de-
ngan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me-
lebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perun-
dang-undangan tersebut.
Untuk selanjutnya rumusan pidana kurungan dalam perda diubah
menjadi rumusan pidana denda sesuai ketentuan Pasal 615 ayat (1)
KUHP.
Penjatuhan pidana denda dilakukan dalam bentuk kategori yang
terdiri atas 8 (delapan) kategori (Pasal 79 KUHP) yaitu:

1. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
8. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Tujuan pidana denda dirumuskan secara kategoris dimaksudkan agar:

1. diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang di-
cantumkan untuk berbagai Tindak Pidana; dan

178 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah