Page 195 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
P. 195

SAKIP PD akan mendukung SAKIP Kabupaten. Untuk mengatasi hal tersebut,
                         selama  masa  Pandemi  Covid-19  Rapat  Koordinasi  melalui  webinar  yang

                         diselenggarakan  Kementerian  PAN  dan  RB,  Pemerintah  Provinsi  Jawa
                         Tengah,  maupun  dari  UGM.  Selain  itu  terus  dilakukan  koordinasi  SAKIP

                         melalui online maupun offline dengan seluruh PD agar dalam masa pandemi

                         ini SAKIP bisa tetap berjalan dengan baik.


                                Indikator  kinerja  nomor  2  Opini  BPK.  Untuk  pengukuran  akuntabilitas
                         keuangan,  berdasarkan  Opini  BPK  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah

                         Kabupaten.
                                Pada  Tahun  2020,  Pemerintah  Kabupaten  Wonogiri  berhasil

                         mempertahankan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  untuk  Laporan

                         Keuangan  Pemerintah  Daerah  Tahun  Anggaran  2019.  Sedangkan  untuk
                         Tahun  Anggaran  2020  sampai  dengan  laporan  ini  disusun  dan  dilaporkan,

                         pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri

                         masih  dalam  proses,  sehingga  belum  bisa  disajikan  hasil  opininya.
                         Berdasarkan      hasil   pemeriksaan      BPK,     LKPD     Kabupaten      Wonogiri

                         mendapatkan Opini WTP sejak Tahun 2015 s/d  2019  (5 tahun berturut-turut).
                                Capaian  yang  sudah  diperoleh  tersebut,  tentunya  harus  terus

                         dipertahankan  di  tahun-tahun  selanjutnya  dengan  dukungan  dan  komitmen
                         semua pihak terutama peran PD yang membidangi keuangan dan asset, serta

                         PD yang membidangi APEP dan APIP, selain melakukan audit / pemeriksaan

                         juga  banyak  melaksanakan  kegiatan  pendampingan  untuk  mencegah
                         terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, meliputi reviu maupun

                         asistensi.
                                Keberhasilan  yang  telah  dicapai  tidak  terlepas  dari  berbagai

                         permasalahan yang dihadapi yaitu :
                         ➢  Terbatasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas sebagai PPK dan

                             Bendahara  yang  memiliki  kualifikasi  pendidikan  di  bidang  akuntansi.  Hal

                             tersebut mempengaruhi proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
                             Daerah  (LKPD)  berbasis  akrual  yang  memerlukan  pemahaman  konsep

                             akuntansi yang cukup memadai;

                         ➢  Pengelolaan  keuangan  daerah  (perencanaan,  penatausahaan,  dan
                             pelaporan menggunakan sistem aplikasi online  yang  terintegrasi, sehingga

                             memerlukan  sarana  dan  prasarana  serta  sumber  daya  manusia  yang
                             kompeten dan jumlah yang memadai;

                     _________________________________________________________                                                           191
                     LPPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200