Page 196 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
P. 196

➢  Belum  optimalnya  komitmen  bersama  dari  seluruh  PD  untuk  mewujudkan
                             pengelolaan  keuangan  daerah  secara  wajar  dan  transparan,  karena  untuk

                             mendapatkan  dan  mempertahankan  Opini  BPK  predikat  WTP  merupakan
                             tugas dan kewenangan dari seluruh pemangku kepentingan di Lingkungan

                             Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

                         ➢  Kondisi  yang  terjadi  saat  ini  bahwa  tugas  sebagai  pengurus  barang  hanya
                             dipandang sebagai tugas tambahan oleh sebagian pihak, sehingga kurang

                             optimal  dalam  pengelolaan  asset  daerah.  Padahal  pengurus  barang
                             merupakan  tugas  dan  fungsi    yang  strategis  dalam  rangka  penyusunan

                             laporan keuangan yang handal;
                         ➢  Kompetensi dan jumlah SDM APIP masih kurang.



                                Upaya  yang  dilakukan  untuk  terus  mempertahankan  predikat  WTP
                         tersebut antara lain adalah :

                         ➢  Secara intensif melakukan pendampingan / asistensi, baik saat pelaksanaan

                             pemeriksaan  oleh  BPK  RI  maupun  saat  pemantauan  dan  pembahasan
                             dalam  percepatan  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil

                             pemeriksaan serta pendampingan / asistensi dalam penyusunan LKPD;
                         ➢  Kegiatan  reviu  masih  terus  dilaksanakan,  khususnya  reviu  terhadap

                             rancangan  LKPD,  reviu  dokumen  perencanaan  yang  meliputi  Rancangan
                             RKPD,  RKA  Penetapan  maupun  Perubahan,  reviu  penyerapan  anggaran

                             dan  pengadaan  barang  jasa  serta  reviu  DAK  yang    bertujuan  agar

                             dokumen-dokumen yang dihasilkan akan lebih akuntabel;
                         ➢  Dalam  perumusan    /  penyusunan  rencana  pengawasan  yang  dituangkan

                             dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) telah berbasis resiko;
                         ➢  Penyusunan  regulasi  yang  dibutuhkan  dalam  penyajian  LKPD  seperti

                             Peraturan  Daerah  tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
                             Peraturan  Bupati  tentang  Penatausahaan  Keuangan,  Peraturan  Bupati

                             tentang Kebijakan Akuntansi;

                         ➢  Sinkronisasi laporan keuangan PD;
                         ➢  Koordinasi  secara  periodik  untuk  memastikan  penyusunan  laporan

                             keuangan melalui aplikasi berjalan dengan tertib;

                         ➢  Monitoring dan evaluasi hasil input laporan keuangan secara periodik.





                     _________________________________________________________                                                           192
                     LPPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201